7 hours ago
12
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengingatkan kebijakan fuel surcharge atau biaya tambahan tiket pesawat akibat kenaikan harga avtur tidak dibebankan kepada penumpang.
Peringatan itu disampaikan menyusul terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 yang memperbolehkan maskapai mengenakan fuel surcharge hingga maksimal 50 persen dari tarif batas atas tiket pesawat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua BPKN Mufti Mubarok mengatakan kebijakan tersebut memang dipahami sebagai respons pemerintah terhadap lonjakan biaya operasional maskapai akibat kenaikan harga avtur.
"Kebijakan fuel surcharge dipahami sebagai respons atas kenaikan biaya operasional maskapai. Tetapi implementasinya harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan prinsip perlindungan konsumen," ujar Mufti dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5).
Menurut BPKN, kebijakan itu berpotensi mendorong kenaikan harga tiket pesawat domestik secara signifikan, terutama di rute padat dan wilayah yang sangat bergantung pada transportasi udara seperti Indonesia Timur, daerah kepulauan, hingga kawasan pariwisata.
BPKN menilai apabila fuel surcharge diterapkan mendekati batas maksimal 50 persen dari tarif batas atas, harga tiket ekonomi bisa naik puluhan persen dibanding sebelumnya.
Kondisi itu dinilai tidak hanya berdampak terhadap masyarakat umum, tetapi juga sektor pariwisata, UMKM, logistik, hingga mobilitas pekerja dan mahasiswa.
"Kenaikan harga tiket tentu akan memengaruhi biaya perjalanan masyarakat. Bahkan bisa berdampak pada penurunan frekuensi penerbangan bagi konsumen tertentu serta mendorong perpindahan penumpang ke moda transportasi lain," tuturnya.
BPKN juga menyoroti skema fuel surcharge bertingkat yang dapat diterapkan mulai 10 persen hingga 100 persen mengikuti fluktuasi harga avtur.
Saat ini, berdasarkan evaluasi pemerintah per 1 Mei 2026, harga avtur tercatat berada di kisaran Rp25.900 hingga Rp29.750 per liter sehingga maskapai diperbolehkan mengenakan surcharge maksimal 50 persen dari tarif batas atas.
Mufti meminta pemerintah memastikan fuel surcharge benar-benar dihitung berdasarkan kenaikan biaya avtur riil dan tidak menjadi celah untuk menaikkan tarif secara berlebihan.
"Fuel surcharge harus benar-benar berbasis pada kenaikan biaya avtur yang riil, bukan menjadi ruang untuk menaikkan tarif secara berlebihan," tegasnya.
Selain itu, BPKN meminta maskapai tetap transparan dengan mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket pesawat agar penumpang mengetahui rincian biaya penerbangan secara jelas.
BPKN juga mengingatkan kenaikan tarif tidak boleh diikuti penurunan kualitas layanan maskapai, mulai dari ketepatan waktu, kenyamanan, hingga standar keselamatan penerbangan.
Untuk wilayah yang sangat bergantung pada transportasi udara, seperti daerah kepulauan dan terpencil, pemerintah diminta menyiapkan langkah mitigasi agar konektivitas masyarakat tidak terganggu akibat mahalnya harga tiket pesawat.
"Jangan sampai masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil justru menjadi pihak yang paling terdampak akibat mahalnya ongkos transportasi udara," ujar Mufti.
(rds)
Add
as a preferred source on Google
