5 hours ago
3
CNN Indonesia
Minggu, 26 Okt 2025 23:06 WIB
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. (CNN Indonesia/Khaira Ummah Junaedi Putri)
Yogyakarta, CNN Indonesia --
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyebut kontrak proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN akan segera diteken.
Basuki mengatakan pascaterbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhirkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang juga memuat kelanjutan pembangunan-target penyelesaian IKN, otorita kini tengah menuntaskan kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menyiapkan ekosistemnya, membangun ekosistem yudikatif dan legislatif, kantor-kantor, hunian, dan kawasannya. Minggu depan ini, kita mau menandatangani kontraknya dan mulai dengan tahap ini," kata Basuki di Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta, DIY, Minggu (26/10).
"Jadi, insya Allah, akhir 2027 atau awal 2028 sudah bisa selesai, kalau yang lainnya sudah," sambungnya.
Basuki selain itu juga mengungkap otorita yang telah melakukan evaluasi atau penertiban pekerja demi kelancaran pembangunan ibu kota baru. Ini merespons kejadian di hunian pekerja awal Oktober lalu.
"Mereka saya cek, ngrokok do ning njero, turu, ngrokok (di dalam hunian merokok, tidur). Ada yang pakai steker kabel tok dilebokke (cuma kabel dimasukkan). Sekarang udah lebih diketatin lagi," beber Basuki.
Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan melanjutkan pembangunan IKN. Ia menekankan pembangunan IKN diarahkan ke ibu kota politik.
Prabowo meminta Otorita IKN mengebut pembangunan kompleks kantor legisatif dan yudikatif. Ia ingin IKN menjadi ibu kota politik per 2028.
Pemerintah juga mulai memindahkan ASN ke IKN secara bertahap. Targetnya, 9.500 orang ASN berkantor di IKN per 2029.
(kum/wis)
