5 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyebutkan pihaknya terbuka dengan usulan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti soal penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui skema school kitchen atau dapur sekolah
"School kitchen enggak apa-apa, nanti kita matching (menyesuaikan) di daerah tertinggal itu. Kita matching, asal ada sekolahnya mampu, kita enggak, enggak ada masalah," kata Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang dalam kegiatan gelar wicara bertajuk "Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa melalui MBG" di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis (23/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nanik menyebutkan pihaknya terbuka untuk mencoba menyelenggarakan MBG secara metode campur, baik melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun dapur sekolah.
Sejauh ini, ungkap dia, BGN telah melakukan uji coba program sejenis dapur sekolah di Bogor dan Lampung, namun hasilnya tak sesuai dengan yang diharapkan.
"Masalahnya sampai saat ini ada yang pernah dicoba di Bogor, ya kantin ini ada beberapa yang mengolah, ternyata gara-gara pemiliknya berantem malah makanannya juga keracunan. Di Lampung juga udah pernah dicoba," ucap Nanik.
Nanik juga memaparkan nantinya di wilayah-wilayah terpencil pemerintah daerah (pemda), baik kabupaten bahkan desa sekalipun, boleh mengelola dapur MBG secara mandiri.
Nantinya, lanjut dia, BGN akan membayar sewa selama empat tahun kepada dapur-dapur tersebut.
"Kitchen school boleh saja, kalau memang sekolahnya mampu, why not? Enggak masalah, kita mix nanti," ucap Nanik.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengaku sudah berbicara dengan Kepala BGN Dadan Hindayana terkait usulan untuk membantu Program MBG lewat konsep school kitchen.
"Kami sudah bicara nonformal dengan Bapak Kepala BGN dan juga dalam rapat koordinasi lintas kementerian," ujarnya pada 22 Oktober 2025 lalu.
Diketahui, konsep school kitchen memberikan kewenangan kepada masing-masing sekolah untuk mengelola MBG secara mandiri tanpa melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang menjadi kepanjangan tangan BGN.
Usulan makan bergizi gratis (MBG) dikelola sekolah atau komunitas dan lingkungan terdekat dari penerima manfaat program juga sudah muncul dari peneliti, pemerhati, dan jaringan pendidikan beberapa waktu terakhir.
Usulan evaluasi program unggulan Prabowo Subianto itu salah satunya muncul dari Celios pada peluncuran MBG Watch.
"MBG harusnya dikelola komunitas, dikelola sekolah, dikelola lingkungan terdekat," kata peneliti Celios, Media Wahyudi Askar dalam konferensi pers peluncuran MBG Watch, Selasa (7/10).
Askar mengatakan hal itu penting dilakukan agar program MBG lekat dengan penerima manfaat. Ia menyebut bahkan ada daerah yang bahkan menyuguhi makanan yang terdengar asing bagi para murid penerima manfaat.
"Ada salah satu pulau. Bahkan kawan-kawan melakukan riset di Sumba, Waingapu ada MBG di sana, sebagian besar komoditas untuk MBG itu justru berasal dari di luar Pulau Sumba. Jadi justru tidak menyerap masakan atau makanan-makanan lokal," ucapnya.
Usulan serupa sebelumnya juga muncul dari Guru Besar Departemen Manajemen FEB Universitas Gajah Mada (UGM), Agus Sartono yang berpendapat pelaksanaan program MBG alangkah baiknya diserahkan langsung ke kantin masing-masing sekolah.
Agus melihat program MBG yang sebenarnya bertujuan mulia ini selama 10 bulan bergulir masih diwarnai begitu banyak kasus keracunan makanan. Belum lagi potensi praktik berburu rente di balik pelaksanaannya.
Agus berpendapat ada baiknya daerah diberikan kewenangan sesuai UU dan BGN sebatas melakukan pengawasan (monitoring). Dia meyakini kemudahan dalam koordinasi dan tingkat keberhasilan akan jauh lebih baik lewat cara dan pemberdayaan pemda.
Pemerintah pusat pun, kata Agus, bisa belajar dari praktik oleh negara maju yang menggulirkan program semacam MBG melalui kantin sekolah. Baginya, cara ini lebih baik ketimbang sistem-sistem yang diterapkan dalam pelaksanaan MBG sekarang ini.
Ia berpendapat melalui kantin sekolah maka makanan akan tersaji secara segar, dan menghindari makanan basi. Dengan skala relatif kecil dan lebih terkontrol seharusnya cara-cara seperti ini bisa dilakukan di Indonesia.
(antara/kid)
