2 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah mulai mengarahkan strategi ekspor Indonesia ke negara-negara yang tidak terdampak konflik geopolitik.
Langkah ini dilakukan menyusul laporan kenaikan biaya logistik internasional hingga 50-100 persen akibat terganggunya jalur perdagangan global.
Menurut Budi, krisis geopolitik biasanya langsung memengaruhi rantai pasok dunia. Ketika jalur distribusi terganggu, sebagian negara mengalami hambatan ekspor maupun impor sehingga membuka peluang pasar baru bagi negara lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau krisis geopolitik itu biasanya akan merubah peta perdagangan. Ketika global supply chain terganggu, pasti ada negara yang ekspornya terhambat, termasuk juga impornya. Di situ sebenarnya ada celah pasar yang kosong," ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).
Ia menilai kondisi tersebut justru bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mengisi kekosongan pasokan di sejumlah pasar internasional. Namun Budi menyebut pemerintah tetap harus mencermati wilayah mana saja yang benar-benar terdampak konflik sebelum menentukan tujuan ekspor baru.
Karena itu, Kemendag mulai mengarahkan program business matching bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ke negara-negara yang relatif tidak terdampak konflik.
"Sekarang program business matching dengan UMKM itu akhirnya diarahkan ke negara-negara tersebut. Januari kemarin juga sudah ada transaksi sekitar US$4 juta. Sekarang Februari kita sudah memetakan pasar seperti Asia Tenggara dan Afrika untuk mengisi kekosongan tadi," kata Budi.
Ia menjelaskan UMKM diprioritaskan dalam strategi ini karena dinilai lebih fleksibel dalam mencari pasar ekspor baru, terutama untuk transaksi jangka pendek.
Di sisi lain, pemerintah juga akan berdiskusi dengan para eksportir untuk memetakan kendala yang mereka hadapi, termasuk potensi gangguan bahan baku impor bagi industri yang bergantung pada pasokan dari luar negeri.
"Besok kami akan ketemu para eksportir untuk membahas problem apa saja. Saya ingin tahu secara teknis kira-kira masalahnya di mana, karena sebagian eksportir juga mengimpor bahan baku," ujarnya.
Jika pengiriman ke pasar tertentu benar-benar terganggu, pemerintah akan mendorong pelaku usaha mencari pasar alternatif agar aktivitas ekspor tetap berjalan.
"Kalau memang terganggu berarti kita harus cari pasar lain. Itu yang juga akan saya bicarakan dengan para eksportir," kata Budi.
Sebelumnya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memperingatkan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur pelayaran seperti Selat Hormuz dapat mendorong kenaikan biaya logistik global secara signifikan.
Sekretaris Jenderal ALFI Trismawan Sanjaya mengatakan jika konflik berlangsung lama, biaya logistik global berpotensi meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan kondisi sebelum krisis.
Kenaikan ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain melonjaknya harga minyak dunia yang sudah naik sekitar 8-13 persen setelah eskalasi konflik.
Selain itu, sejumlah kapal terpaksa menghindari jalur pelayaran berisiko dan mengambil rute alternatif seperti memutar melalui Cape of Good Hope di Afrika Selatan. Perubahan rute ini menambah waktu perjalanan sekitar 15-20 hari sekaligus meningkatkan biaya operasional kapal.
Biaya asuransi kargo serta tambahan biaya risiko perang juga meningkat tajam, yang pada akhirnya ikut mendorong kenaikan ongkos logistik global.
Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia. Sekitar 20 persen konsumsi minyak harian global atau sekitar 20 juta barel melewati jalur tersebut setiap hari.
Data pelayaran menunjukkan volume kapal yang melintas di kawasan itu sempat turun hingga 86 persen dari rata-rata normal setelah eskalasi konflik di Timur Tengah sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kelancaran perdagangan internasional.
(del/ins)
