4 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengaku usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa bermasalah ke barak TNI-Polri bisa menjadi opsi, tapi harus didukung dengan konsep yang kuat dan mempertimbangkan faktor keluarga.
Bima setuju bahwa saat ini angka kenakalan remaja yang sudah melampaui batas bahkan tak jarang mengarah ke tindak kriminal.
"Kami sepakat bahwa angka kenakalan yang melampaui batas atau kriminal itu sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan," kata Bima usai usai menghadiri acara peluncuran dan dialog percepatan Koperasi Desa Merah Putih di gedung Jatim Ekspo Surabaya, Rabu (30/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Bima memberi catatan bahwa program tersebut memerlukan konsep yang kuat, terutama dalam implementasi dan model penanganan siswa.
Di satu sisi, dia setuju perlu metode keras untuk mengatasi siswa pada segmen tertentu, tapi dengan pelibatan orang tua, serta edukasi pada orang tua dengan melibatkan ahli psikolog.
"Jadi saya kira tergantung konteks persoalannya dan pendekatannya akan sangat lebih baik dikuatkan konsepnya dulu," kata dia.
Sebelumnya Dedi Mulyadi menyebut surat edaran program itu siap diteken dan akan berlaku pada 2 Mei di beberapa wilayah di Jawa Barat, dengan bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Menurut dia, ada sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan. Program ini akan dijalankan dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.
Dedi menyebut rencana itu sudah dibicarakan dengan para pihak terkait dan mendapat dukungan masyarakat. Ia mengatakan banyak orang tua dan wali siswa yang tak sanggup lagi mengurus anaknya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai DPRD Jawa Barat (Jabar) harus merespons usulan mengirim siswa 'nakal' ke barak TNI-Polri. Dia yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu menilai usulan Dedi itu sebaiknya dikaji dulu sebelum diterapkan.
"Saya juga belum tahu bagaimana respons dari DPRD jabar, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan. Karena ya mungkin untuk masing-masing daerah kan karakteristiknya berbeda-beda," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).
Catatan dari Komnas Perempuan dan Anak
Ketua Dewan Pengurus Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Hak Anak dari Komnas PA Lia Latifah mengatakan pihaknya ingin mengetahui detail perihal kebijakan tersebut.
Dia mengingatkan semua hal dalam pembinaan siswa nakal di barak TNI harus berperspektif anak. Jangan sampai kebijakan pembinaan oleh TNI justru malah mempertebal budaya kekerasan di kalangan pelajar.
"Nanti harus dilihat juga tempatnya seperti apa, layak tidak untuk anak-anak, materi pendidikannya itu sesuai dengan anak-anak atau tidak. Terus nanti yang akan diberlakukan seperti apa, batasan mulai dari usia berapa sampai usia berapa, kemudian selama 6 bulan itu mereka diapain di dalam sana," kata Lia.
Ia mengakui bahwa saat ini banyak orang tua melaporkan tidak mampu untuk menangani kenakalan anak, tapi Komnas PA belum menentukan sikap jika setuju atau tidak dengan program Dedi Mulyadi.
(thr/vws)
