2 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Memanasnya konflik di Timur Tengah kembali menempatkan ekonomi Indonesia dalam posisi siaga. Harga minyak dunia yang sudah bergerak di atas asumsi Indonesia Crude Price (ICP) US$70 per barel dalam APBN 2026.
ICP adalah harga minyak yang ditetapkan pemerintah sebagai patokan resmi dalam transaksi dan perhitungan ekonomi nasional. Nah, efek rambatan kenaikan harga minyak global yang melampaui ICP bisa berlapis terhadap ketahanan fiskal, nilai tukar hingga daya beli masyarakat Indonesia.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan ketidakpastian terhadap APBN semakin bertambah jika perang berlangsung lama, terutama karena asumsi ICP kini sudah tertinggal dari harga pasar global.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau melihat situasi yang ada, faktor ketidakpastian di APBN kita itu akan menjadi bertambah," kata Misbakhun dalam acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (2/3).
Jika harga minyak terus naik, subsidi energi terancam membengkak dan pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga fiskal atau menahan inflasi.
Lalu, seberapa kuat fondasi ekonomi Indonesia menghadapi potensi krisis global akibat konflik tersebut?
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai dampak geopolitik sudah mulai terasa di Indonesia. Gejolak politik, terutama perang, berakibat terganggunya produksi dan perdagangan barang.
Menurutnya, dinamika ekonomi modern membuat transmisi krisis berlangsung cepat karena dipengaruhi persepsi dan ekspektasi pelaku pasar, terutama lembaga keuangan nonbank (LKNB) seperti dana investasi (investment fund) dan dana lindung nilai (hedge fund).
"Pola perilaku Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) ini yang paling mempengaruhi pasar saham, pasar surat utang dan nilai tukar. Persepsi dan ekspektasi mereka yang menentukan arah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/3).
Ia menilai Indonesia berada dalam posisi kurang menguntungkan. Sebab, sebelum perang Timur Tengah pecah pun pasar keuangan domestik sudah bergejolak.
"IHSG yang baru mulai pulih kembali terhajar. Yield SBN yang sempat turun signifikan pada 2025, terus meningkat pada 2026, akan berisiko naik lebih tinggi akibat kondisi global saat ini. Rupiah yang sempat sedikit menguat juga kembali melemah," jelasnya.
Dibanding negara lain, Awalil menilai Indonesia tidak punya daya besar untuk memengaruhi dinamika global.
"Posisi Indonesia nyaris tidak bisa menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika di atas. Kondisi 'given' lebih memerlukan mitigasi risiko dibanding mengambil keuntungan saat ini," tegasnya.
Di tengah volatilitas pasar global, Awalil menilai ruang pembiayaan defisit akan semakin terbatas karena investor cenderung lebih berhati-hati menempatkan dana di negara berkembang. Artinya, strategi mengandalkan penerbitan surat utang tidak lagi semudah sebelumnya.
"Ke depan, akan tidak mudah untuk mencari utang. Penerbitan SBN makin kesulitan mencari pembeli," katanya.
Ia pun mengingatkan agar beban fiskal tidak berlebihan dialihkan ke bank sentral. Ketergantungan pada pembelian SBN dan intervensi valas dinilai bisa melemahkan fondasi moneter.
"Jika Bank Indonesia terlampau dipaksa untuk menyerap SBN dan terlampau sering opt valas, maka daya tahan moneter Indonesia akan terancam," ujarnya.
