7 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi mengatakan budaya memilah sampah harus dimulai dari lingkungan pemerintah, termasuk di kantor kelurahan, kecamatan, hingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum diperintahkan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikannya merespons Instruksi Gubernur (Ingub) DKI 5/2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah yang baru diterbitkan.
"Kalau ingin masyarakat disiplin memilah sampah dari rumah, maka kantor-kantor dinas pemerintah harus lebih dahulu menjadi contoh. Jangan sampai kampanye gerakan kuat, tetapi praktik di lapangan belum konsisten," kata Nabilah di Jakarta, Senin (11/5) dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nabilah mengaku mendukung penuh instruksi Gubernur DKI Jakarta mengenai gerakan pilah sampah dari rumah mulai 10 Mei kemarin. Namun, sambungnya, dia tak ingin gerakan tersebut tidak berhenti sebagai slogan semata.
Menurutnya keberhasilan gerakan pengurangan sampah tidak cukup hanya dibebankan kepada masyarakat, sementara kantor-kantor pemerintahan belum sepenuhnya memberikan teladan dalam penerapan pemilahan sampah sehari-hari.
Oleh karena itu, pihaknya menekan kepada pemerintah--terutama Pemprov DKI--perlu menunjukkan standar yang nyata agar kampanye tersebut memiliki legitimasi di mata publik.
Lebih lanjut, dia pun meminta agar gerakan wajib pilah sampah dibarengi dengan pengawasan, fasilitas pendukung, serta evaluasi berkala di lingkungan pemerintahan.
Dia menegaskan perubahan perilaku tidak akan berjalan efektif tanpa keteladanan dari pemerintah itu sendiri.
"Pemerintah harus hadir, bukan hanya lewat imbauan, tetapi lewat contoh nyata. Dari kantor pemerintahan dahulu, baru masyarakat akan percaya dan ikut bergerak," ungkap Nabilah.
Sebelumnya, Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan mengatakan salah satu penyebab mandeknya gerakan pemilahan sampah rumah tangga, yaitu minimnya sarana dan prasarana yang disediakan dalam menunjang program tersebut.
"Kalau kita sudah pilah dari rumah, keluar rumah, sampah ini mau ditaruh di mana? Kita tidak bisa hanya mengimbau tanpa menyiapkan sarana dan prasarananya," tutur Judistira.
Menurut dia, imbauan kepada masyarakat untuk memilah sampah belum diiringi dengan kesiapan fasilitas di lapangan. Dia juga menyinggung tingkat pemahaman dan kedisiplinan masyarakat dalam mendukung tata kelola sampah yang masih belum optimal.
Oleh karena itu, edukasi dinilai perlu berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas yang memadai.
Respons Gubernur DKI
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap agar program pilah sampah dari sumbernya dapat mengurangi beban pembuangan sampah di TPST Bantargebang.
"Secara resmi, Pemerintah Jakarta mengadakan kegiatan pilah sampah, sesuai dengan Instruksi Gubernur. Kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah," ujar Pramono.
Menurut dia, apabila program pilah sampah berjalan efektif, maka permasalahan sampah yang selama ini terjadi di Jakarta dapat ditangani dengan cepat karena dengan terpisahnya sampah organik dan anorganik, beban pembuangan sampah ke TPST Bantargebang dan sampah yang dikirim nanti hanya residunya saja.
Untuk menyukseskan instruksinya, Pramono mengatakan sarana dan prasarana segera disiapkan untuk mendukung gerakan pilah sampah di rumah-rumah warga.
"Secara perlahan, tentunya sarana prasarananya juga akan kami persiapkan," kata Pramono di kawasan Jakarta Timur, Senin.
Hal tersebut dia sampaikan menanggapi pernyataan dari Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta yang menyoroti minimnya sarana dan prasarana yang disediakan dalam menunjang program tersebut.
Menurut Pramono, gerakan tersebut baru dimulai sehingga masih membutuhkan waktu untuk penyediaan sarana dan prasarana.
Kendati demikian, dia mengaku telah meminta wali kota, camat, lurah hingga RW dan RT untuk menggencarkan gerakan pilah sampah.
"Tetapi yang paling penting adalah ini harus berkelanjutan, tidak boleh berhenti, karena inilah yang akan mengubah wajah Jakarta berkaitan dengan persampahan," ujar Pramono.
(antara/kid)
Add
as a preferred source on Google
