Gerakan Pemuda Al Washliyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ini Alasannya
JAKARTA - Pemerintah akan memberikan penghormatan kepada sejumlah tokoh bangsa melalui gelar Pahlawan Nasional. Nama mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto diusulkan juga mendapat gelar pahlawan nasional.
Selain Soeharto, tokoh nasional yang diusulkan untuk menerima gelar pahlawan adalah mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf, Ali Sadikin, Syaikhona Kholil Bangkalan, KH Bisri Syansuri dan lain sebagainya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menegaskan, penghargaan terhadap tokoh bangsa seperti Soeharto bukan sekadar simbol, tetapi juga pengakuan atas kontribusi besar dalam membangun pondasi ekonomi, stabilitas nasional, dan kedaulatan negara di masa-masa sulit setelah kemerdekaan.
“Bangsa ini harus belajar jujur terhadap sejarahnya sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi jasa besar seorang tokoh tidak boleh dihapus hanya karena perbedaan politik atau persepsi masa lalu,’’ ujar Aminullah di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
‘’Presiden Soeharto punya peran besar dalam pembangunan nasional, membangun infrastruktur, kemandirian pangan, dan stabilitas sosial,” sambungnya.
Dia juga menyoroti adanya penolakan dari sebagian kelompok terhadap usulan pemberian gelar tersebut.
Aminullah menambahkan bahwa masyarakat Indonesia hari ini justru merindukan kepemimpinan yang tegas, berpihak pada rakyat kecil, dan fokus pada kedaulatan ekonomi nasional, sebagaimana pernah dicontohkan di masa pemerintahan Presiden Soeharto.
“Lihat saja ungkapan rakyat yang viral, ‘Enak jamanku, toh?’ itu bukan sekadar nostalgia, tapi ekspresi kerinduan rakyat terhadap masa ketika harga sembako stabil, petani diperhatikan, nelayan diangkat martabatnya, dan pembangunan berjalan sampai ke pelosok desa,” ungkapnya.
Dalam pandangannya, penghargaan terhadap Soeharto dan tokoh-tokoh lain bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan mereka, melainkan bentuk kedewasaan bangsa dalam menilai sejarah secara utuh dan adil.
