4 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menegaskan Pemprov Kaltim sudah memutuskan untuk membatalkan mobil dinas Gubernur senilai Rp8,5 miliar. Keputusan itu diambil Rudy usai mendapatkan banjir kritik dari masyarakat.
"Kami ingin menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan," kata Rudy lewat akun Instagram pribadi, Senin (2/3).
Rudy mengklaim keputusan tersebut kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi positif masyarakat Kaltim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menegaskan keputusan ini insyaAllah tidak mengganggu kinerja pemerintahan, tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat," katanya.
Minta maaf
Lebih lanjut, Rudy juga meminta maaf atas kontroversi mobil dinas miliaran yang sempat membuat gaduh.
"Di bulan yang penuh maghfirah, teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kaltim, kami mengucapkan terimakasih atas masukan masyarakat, kritik yang membangun, insya Allah akan menjadi energi bagi kami dalam mewujudkan Kalitm sukses, menuju generasi emas, mohon doa restu," kata Rudy.
Menurut Rudy, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar dan berani mengambil keputusan yang bijak.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud untuk meninjau ulang rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan saran tersebut diberikan karena rencana pengadaan mobil mewah tersebut bertentangan dengan prinsip efisiensi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengaku tengah mengikuti isu pemberitaan tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan agar setiap pemerintah daerah menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
Sementara itu, Rudy Mas'ud sempat mengaku belum menerima mobil dinas seharga Rp8,5 miliar yang sedang menjadi polemik saat ini. Rudy bilang sampai saat ini masih menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas.
"Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan," kata Rudy kepada awak media, Senin (23/2).
Rudy menyatakan mobil dinas baru nanti akan digunakan untuk menunjang kegiatan kepala daerah, terlebih mengingat posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) sehingga membuat mobilitas kepala daerah banyak menyambut tamu.
"Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," ucap dia.
Rudy menjelaskan pengadaan kendaraan dinas juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Ketentuan tersebut mengatur kendaraan kepala daerah jenis sedan maksimal 3.000 cc dan jenis jeep 4.200 cc.
"Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri," kata Rudy.
(ryn/dal)
