Presiden AS Donald Trump (foto: dok AP)
JAKARTA - Akhir-akhir ini, ketegangan antara Presiden AS ke-47 Donald Trump dan miliarder Elon Musk kian memuncak. Trump kembali mengancam untuk mendeportasi Musk, dari warga naturalisasi AS ke Afrika Selatan, negara kelahirannya, jika ia terus mengkritik RUU anggaran “One Big Beautiful Bill”.
Pernyataan itu disampaikan Trump saat berkunjung ke fasilitas ICE di Florida, dan mempertegas bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik yang mendukung perusahaan Musk bisa dicabut.
Alasan di Balik Ancaman Deportasi
Trump berdalih bahwa Musk “mendapat subsidi lebih banyak daripada siapa pun dalam sejarah,” dan tanpa bantuan negara, ia mungkin harus “kembali ke Afrika Selatan”.
Selain itu, Trump berencana memerintahkan Department of Government Efficiency (DOGE) — lembaga yang sempat dipimpin Musk — untuk menyelidiki jumlah subsidi yang diterima oleh Tesla dan SpaceX.
Strategi ini didesain untuk menekan posisi politik Musk dan mencegahnya menggunakan pengaruh ekonomi besar dalam konflik legislasi.
Para pakar hukum menilai, bahwa mendeportasi seorang warga negara AS—bahkan jika dinaturalisasi—dalam konteks ini melanggar Konstitusi. Trump pun sejauh ini membidik pencabutan kewarganegaraan (denaturalization) sebagai jalan tengah, meski hal ini memiliki dasar hukum yang lemah dan langka dijalankan sejak putusan Mahkamah Agung tahun 1967.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
