Korea Selatan Resmi Tetapkan Pilpres Pada 3 Juni

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Korea Selatan resmi menetapkan tanggal 3 Juni 2025 sebagai hari pemilihan presiden (pilpres).

Kantor berita Korsel Yonhap melaporkan tanggal itu ditetapkan setelah kabinet menggelar pertemuan empat hari pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menggulingkan Yoon imbas status darurat militernya pada Desember lalu.

Seiring dengan hari pelaksanaan pilpres, tanggal 3 Juni juga akan ditetapkan sebagai hari libur sementara.

"Saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf karena telah menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran kepada masyarakat Korea Selatan selama empat bulan terakhir. Saya juga meminta maaf karena masyarakat harus menghadapi situasi kekosongan presiden seperti ini," ucap pelaksana tugas (plt) Presiden Han Duck Soo, Selasa (8/4).

"Sekarang kita harus sembuh dengan cepat dari luka dan efek samping serta menyalurkan energi bangsa untuk mendorong Republik Korea ke atas dan ke depan," lanjutnya, seperti dikutip Yonhap.

Korea Selatan harus mengadakan pemilihan presiden dalam 60 hari jika kursi kepresidenan kosong.

Mahkamah Konstitusi pada Jumat (4/4) telah menerima pemakzulan Yoon Suk Yeol dari posisi presiden buntut status darurat militernya yang kontroversial.

Komisi Pemilihan Nasional pun langsung membuka pendaftaran kandidat calon presiden (capres) tak lama setelah putusan MK. Kandidat capres diminta mendaftar ke Komisi Pemilihan Nasional pada 11 Mei. Periode kampanye sementara itu akan dimulai sehari setelahnya atau 12 Mei.

Berdasarkan hukum di Korea Selatan, aparatur sipil negara (ASN) yang mencalonkan diri sebagai presiden wajib mengundurkan diri dari jabatannya setidaknya 30 hari sebelum pilpres dihelat. Artinya, 4 Mei akan menjadi batas akhir waktu pendaftaran capres.

Presiden baru nantinya akan langsung menjabat setelah pemilihan umum (pemilu) selesai tanpa perlu membentuk pemerintahan transisi.

"Saya mendesak kementerian dalam negeri dan kementerian terkait lainnya untuk bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Nasional guna memastikan pemilu berjalan adil dan transparan lebih dari sebelumnya dan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat," kata Han.

Han juga menyampaikan kepada anggota kabinet bahwa dua bulan ini akan menjadi waktu signifikan untuk menyelesaikan isu-isu genting seperti keselamatan masyarakat hingga perang dagang Amerika Serikat.

(blq/bac)

[Gambas:Video CNN]