3 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan mulai April hingga Juni pemerintah akan melakukan uji coba Bansos Digital. Upaya tersebut merupakan bagian dari program GovTech Indonesia.
Tahapan pertama uji coba akan berlangsung di Provinsi Bali dan 41 kabupaten/kota lainnya.
"Lewat sistem ini, tidak boleh lagi ada laporan bahwa bantuan sosial menjadi alat politik di tingkat bawah," kata Luhut dalam postingan di aku Instagram miliknya, Jumat (27/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ke depan, dengan berbekal teknologi face recognition dan biometrik, masyarakat bisa menyampaikan sanggahannya jika memang terbukti ada hak mereka yang dicerabut.
"Data tidak bisa berbohong, dan AI tidak bisa disuap. Karena itulah, ke depannya ruang untuk "main-main" sudah tertutup," tegasnya.
Integrasi NIK akan membuat laporan harta kekayaan hingga aliran dana bisa dipantau otomatis oleh sistem. Untuk itu, pemerintah sedang membangun sebuah ekosistem yang memaksa semua orang untuk bersikap jujur.
"Kini tugas saya adalah melakukan hilirisasi digital melalui GovTech, dengan mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga yang selama ini terpisah-pisah," tulisnya.
Ketua DEN juga menegaskan kepada para Kepala Daerah bahwa GovTech adalah game changer bagi tata kelola pemerintahan Indonesia.
Belajar dari pengalaman, Luhut mengungkapkan saat masa uji coba implementasi di Banyuwangi pihaknya menemukan fakta bahwa 77 persen bansos itu off-target (exclusion error).
"Bayangkan, betapa banyak hak masyarakat kurang mampu yang dicerabut hanya karena ketidaksinkronan data," ungkapnya.
Di sisi lain, Luhut juga merasa bangga lantaran sistem sedalam ini belum tentu dimiliki banyak negara maju. Jika data terintegrasi dengan baik, kebijakan tidak lagi lahir dari asumsi, tetapi dari fakta dan data di lapangan.
"Namun, secanggih apa pun teknologi, semuanya hanya akan berfungsi efektif jika dijalankan dengan kerja sama lintas instansi," ungkapnya.
Luhut menekankan GovTech harus menjadi legacy gotong royong, agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, demi mewujudkan stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.
(ins)
