6 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Radio Televisyen Malaysia (RTM) selaku stasiun penyiaran resmi pemerintah Malaysia menyampaikan permohonan maaf buntut kekeliruan penyebutan Presiden Prabowo Subianto menjadi Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Insiden salah penyebutan itu terjadi dalam siaran langsung saat para pemimpin negara ASEAN tiba di KTT ke-47 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu (26/10). Ketika itu, komentator dari RTM menyebut Prabowo sebagai Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Departemen Penyiaran Malaysia menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kesalahan yang terjadi selama siaran langsung RTM dalam rangka KTT Ke-47 ASEAN dan pertemuan terkait yang diadakan di Pusat Konvensi Kuala Lumpur (KLCC)," ujar RTM dalam keterangan tertulis.
RTM menegaskan dari hasil pemeriksaan internal didapati komentator yang memandu kegiatan KTT ASEAN ke-47 telah keliru dan salah menyebut nama Presiden RI yang seharusnya Prabowo Subianto menjadi Joko Widodo.
RTM memastikan telah mengambil tindakan tegas terkait kesalahan yang dilakukan komentator tersebut. Mereka juga mengaku akan memperkuat pengawasan editorial dan proses pemeriksaan fakta untuk memastikan semua informasi disiarkan secara akurat.
"RTM memandang hal ini dengan serius dan telah mengambil tindakan yang sesuai. RTM dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, serta kepada semua pihak yang terdampak oleh kesalahan ini," tutur RTM.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto salah dipanggil sebagai Presiden ke-7 Joko Widodo saat menghadiri KTT ASEAN di Malaysia.
Momen tersebut terjadi saat para kepala negara ASEAN tiba di Kuala Lumpur Convention Centre (KLOCC) dan disambut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Sang pembawa acara memanggil satu per satu kepala negara yang hadir. Namun, ia salah memanggil Prabowo menjadi Jokowi.
"Yang terhormat Presiden Indonesia Joko Widodo," kata sang pembawa acara.
Rangkaian penyelenggaraan KTT Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, meliputi 25 pertemuan penting, antara lain menyoroti agenda strategis termasuk potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai serta posisi ASEAN terhadap situasi genosida di Gaza, Palestina.
Pertemuan-pertemuan itu membahas berbagai isu yang menjadi prioritas ASEAN, di antaranya terkait ekonomi, perdagangan inklusif, keberlanjutan iklim dan energi bersih, serta pengembangan infrastruktur ekonomi digital di kawasan.
Di tingkat menteri, beberapa kesepakatan yang telah disetujui bersama, salah satunya mengenai jaringan listrik terintegrasi di kawasan, yang juga membuka kemungkinan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.
(tfq/wis)
