3 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengusulkan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk mengaktifkan kembali (reaktivasi) otomatis kepesertaan BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menderita penyakit katastropik atau kronis.
Usulan tersebut disampaikan Budi saat rapat kerja bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Skema reaktivasi otomatis ini dimaksudkan agar pasien tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan atau mengurus administrasi ulang, sehingga layanan medis tidak terhenti.
"Kalau ditanya biayanya berapa, kan tadi 120 ribu (penderita katastropik), kalau kali Rp42 ribu PBI sebulan, paling Rp5 miliar. Jadi kita minta kalau bisa ya Rp 15 miliar lah dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi yang tadi PBI-nya keluar," kata Budi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi menekankan kelompok pasien yang paling banyak disorot publik adalah mereka yang menjalani cuci darah rutin. Namun, penyakit lain seperti kanker, penyakit jantung, dan thalassemia juga memiliki risiko tinggi jika layanan terhenti.
"Kalau (layanan) itu berhenti, itu (pasien) wafat. Ada juga misalnya penyakit jantung, itu penyakit jantung kita sama-sama tahu harus minum obat setiap hari. Kalau (layanan) itu dihentikan, itu juga wafat. Yang lebih sedih misalnya thalassemia. Itu untuk anak-anak yang kena thalassemia, itu harus diinfus, apa harus cuci darah juga anak-anak itu. Kalau kemudian mereka miss, wafat," ujar Budi.
Namun, Budi menyebut reaktivasi tetap harus menyesuaikan batas kuota penerima PBI, yakni maksimal 96,8 juta peserta sesuai ketentuan Undang-undang.
"Ada batas kuota yang ada di Undang-Undang 96,8 (juta peserta). Jadi pada saat kita reaktivasi ulang PBI, memang Kementerian Sosial itu dibatasi oleh Undang-Undang tidak boleh melebihi 96,8 juta jiwa," jelasnya.
Berdasarkan data Kemenkes, dari sekitar 200 ribu pasien cuci darah di Indonesia, hanya 12.262 yang keluar dari PBI. Meski jumlahnya relatif kecil, risiko kematian tetap tinggi jika layanan kesehatannya terganggu.
(lau/pta)
