NPT dan Upaya Dunia Mengatur Nuklir

Jakarta, CNN Indonesia --

Delegasi Amerika Serikat memprotes terpilihnya Iran sebagai salah satu wakil presiden dalam konferensi tentang Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT).

Dalam konferensi ke-11 untuk meninjau implementasi NPT yang dilangsungkan di Markas PBB di New York, berbagai kelompok menominasikan 34 wakil presiden konferensi.

Duta Besar Vietnam untuk PBB, Do Hung Viet, yang juga dipilih sebagai ketua konferensi, mengatakan Iran dipilih oleh kelompok negara-negara non-blok dan negara lainnya. Namun, asisten sekretaris untuk Biro Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi AS, Christopher Yaaw, mengatakan terpilihnya Iran pada konferensi itu merupakan penghinaan terhadap NPT.

"Tidak dapat disangkal bahwa Iran telah lama menunjukkan penghinaannya terhadap komitmen non-proliferasi NPT," kata Yaaw, seperti diberitakan Reuters.

Dia menyebut Iran telah menolak untuk bekerja sama dengan pengawas nuklr PBB untuk menyelesaikan pertanyaan tentang program pengembangan nuklir. Yaaw juga menyebut pemilihan Iran "sangat memalukan" dan mencoreng kredibilitas konferensi tersebut.

Apa itu NPT?

NPT adalah perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sejak disepakati pada 1968, para anggotanya mengusung semangat pencegahan dan perlucutan senjata nuklir. Hal itu akibat kecemasan dunia akan terjadinya perang nuklir.

NPT menjadi sarana dalam mengawasi nuklir dan memberikan keamanan pada dunia internasional bahwa negara yang memiliki materi nuklir tidak akan menggunakannya untuk kepentingan militer.

Perjanjian tersebut dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 1 Juli 1968, dan mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 1970. Pada tanggal 11 Mei 1995, Perjanjian ini diperpanjang tanpa batas waktu. Perjanjian tersebut dinegosiasikan oleh AS, Uni Soviet, dan Inggris.

Dilansir dari laman PBB untuk urusan perlucutan senjata, UNODA, NPT merupakan satu-satunya komitmen yang mengikat dalam perjanjian multilateral untuk pelucutan senjata oleh negara-negara pemilik senjata nuklir.

Sebanyak 191 negara telah bergabung dengan Perjanjian ini, termasuk lima negara pemilik senjata nuklir. Lebih banyak negara telah meratifikasi NPT daripada perjanjian pembatasan senjata dan pelucutan senjata lainnya.

Perjanjian ini menetapkan sistem pengamanan di bawah tanggung jawab Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Pengamanan digunakan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Perjanjian melalui inspeksi yang dilakukan oleh IAEA.

Perjanjian ini mendorong kerja sama di bidang teknologi nuklir damai dan akses yang sama terhadap teknologi ini bagi semua Negara-negara pihak, sementara pengamanan mencegah pengalihan bahan fisil untuk penggunaan senjata. 

Dalam NPT pula diatur bahwa hanya lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang diperbolehkan memiliki senjata nuklir yakni, Amerika Serikat, China, Prancis, Rusia, dan Inggris. Namun lima negara itu dilarang mentransfer teknologi nuklir ke negara lain. 

Berdasarkan NPT, negara-negara pemilik senjata nuklir setuju untuk tidak mentransfer senjata nuklir atau membantu negara-negara non-pemilik senjata nuklir dalam mengembangkannya. Negara-negara non-pemilik senjata nuklir juga setuju untuk tidak mencari atau memperoleh senjata nuklir.

Dikutip dari Al Jazeera, perjanjian tersebut memandang negara-negara pemilik senjata nuklir sebagai negara-negara yang memproduksi dan meledakkan senjata nuklir atau perangkat nuklir lainnya sebelum 1 Januari 1967. Perjanjian ini juga membuka jalan bagi negara-negara pemilik senjata nuklir asli tersebut untuk secara bertahap mengurangi persenjataan mereka.

Perjanjian tersebut mendukung hak semua pihak yang menandatangani untuk mengakses teknologi nuklir untuk tujuan damai di bawah pengawasan yang dilakukan IAEA.

Di antara 11 pasal perjanjian tersebut, salah satunya memungkinkan suatu negara untuk menarik diri dengan pemberitahuan tiga bulan "jika negara tersebut memutuskan bahwa peristiwa luar biasa ... telah membahayakan kepentingan tertinggi negaranya".

Washington justru yang sering menekan negara Iran soal nuklir. Pada awal tahun 1990-an, Iran melanjutkan produksi energi nuklir yang terhenti akibat perang.

Amerika dan Israel berupaya memblokir program tersebut. Rusia turun tangan untuk membantu Iran, meskipun secara berkala terungkap aktivitas nuklir Iran yang terselubung atau ilegal.

Negosiasi selama bertahun-tahun kemudian terjadi antara Iran dan Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa mengenai cakupan program nuklir Iran yang diizinkan.

Pembicaraan ini secara berkala terganggu oleh provokasi Iran atau upaya Israel dan AS untuk mengganggu program tersebut. Para pihak mencari cara untuk menyeimbangkan dan mendamaikan kepentingan semua pihak dalam hal keamanan, energi nuklir, dan nonproliferasi (serta perlucutan senjata, setidaknya pada tahun-tahun awal pemerintahan Obama).

(imf/bac)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]