3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan hampir 1 juta hektare (ha) lahan untuk penanaman bahan baku etanol.
Lahan tersebut tersebar di beberapa provinsi, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
"Sudah ada datanya. Sudah 680 ribu ha, ditambah 240 ribu (ha), kurang 100 ribu (ha) dari data 1 juta (ha) itu. Tinggal diverifikasi dulu oleh Kementerian Pertanian cocok apa tidak, yang 100 ribu (ha) saya masih cari PR lagi, tak carikan lagi," kata Nusron di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan sebagian lahan berasal dari eks Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, sementara sisanya berasal dari tanah terlantar yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan, lahan untuk menanam bahan baku etanol ini tersebar di 18 hingga 19 provinsi, termasuk di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.
Nusron menegaskan data lahan telah diserahkan kepada Kementerian Pertanian untuk diverifikasi dan penentuan kesesuaian lahan bagi penanaman singkong sebagai bahan baku etanol.
Sebelumnya, Nusron menyebut lahan yang tersedia saat ini sekitar 240 ribu hektare, tetapi pemerintah masih mencari tambahan lahan sehingga target hampir 1 juta hektare bisa terpenuhi.
Lahan-lahan ini akan dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pemerintah mencampur 10 persen etanol dan metanol dalam bahan bakar bensin, yang akan mulai diterapkan pada 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menjelaskan kebijakan ini akan menyerap produksi singkong dalam negeri sehingga petani terdorong untuk menanam lebih banyak.
"Enggak akan ada lagi tanah kosong. Karena setiap lahan nanti satu hektare bisa memberikan penghasilan Rp80 juta satu tahun. Sekarang kenapa enggak bisa? Karena enggak ada yang beli," kata Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan, Selasa (21/10).
Ia menambahkan setiap liter etanol membutuhkan 6 kilogram (kg) singkong, sehingga meningkatnya permintaan dari industri akan mendorong harga singkong naik dari Rp1.300 menjadi di atas Rp1.500 per kg.
Kebijakan E10 ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa kebijakan ini sudah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
"Ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10 persen etanol," ujarnya.
Selain mengurangi impor minyak, Bahlil mengatakan campuran etanol dalam bensin akan mendukung target energi bersih dan ramah lingkungan, selaras dengan upaya pemerintah mencapai Net Zero Emission pada 2060.
(del/pta)
