Jakarta, CNN Indonesia --
Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengungkap sejumlah jurus Presiden RI Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif baru impor oleh Presiden AS Donald Trump.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno menyampaikan sejak jauh hari Prabowo telah menyiapkan tiga langkah itu menghadapi berbagai gejolak perubahan kebijakan global.
"Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia," kata Noudhy dalam keterangannya, Kamis (3/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, Prabowo mengambil langkah dengan memperluas mitra dagang RI. Ia menyebut hal itu ditunjukkan dengan bergabungnya RI ke BRICS.
Noudhy menuturkan langkah ini memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral.
Kedua, Prabowo juga melakukan percepatan hilirisasi SDA. Ia menyampaikan Prabowo berupaya SDA Indonesia yang selama ini diekspor dalam bentuk bahan mentah kini diupayakan mendapatkan nilai tambah.
"Salah satu contoh kesuksesan kebijakan hilirisasi adalah sektor nikel, di mana nilai ekspor nikel dan turunannya hanya mencapai US$ 3,7 miliar pada tahun 2014 melonjak menjadi US$ 34,3 miliar pada tahun 2022," ucapnya.
Ketiga, Prabowo juga meluncurkan BPI Danantara yang dirancang untuk mempercepat hilirisasi SDA strategis di Indonesia.
"Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan," ujar dia.
Di sisi lain, Prabowo juga disebut memperkuat ketangguhan konsumsi dalam negeri dengan memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat.
Ia menyampaikan salah satunya lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.
"Selain itu, Presiden Prabowo juga akan mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah," ucapnya.
Respons pengusaha
Sebelumnya, sejumlah kalangan juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan tarif baru oleh AS.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Johnny Darmawan, misalnya, mengatakan pemerintah harus mempelajari barang-barang apa saja yang bisa diekspor ke sana dengan penerapan tarif impor 32 persen. Sementara lainnya, juga mempelajari produk-produk AS apa saja yang bisa diimpor ke RI.
"Supaya ini terjadi yang namanya trade balance," kata Johny.
Lainnya, Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira mengimbau pemerintah mempercepat perjanjian dagang dengan negara-negara Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika, untuk mendiversifikasi pasar ekspor. Hal itu, kata dia, menjadi upaya agar dapat mengurangi ketergantungan ke Amerika Serikat.
(mnf/asa)