Ilustrasi narkoba (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA — Pemulihan korban narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza) bisa membutuhkan waktu seumur hidup. Proses hukum terhadap penyalahguna narkoba, yakni pemakai dan pecandu, harus dilakukan secara humanis.
"Teman-teman korban Napza seumur hidup pemulihannya. Mereka memiliki sugesti progresif kambuhan, ketika ketemu teman pecandu bisa pakai (narkoba) lagi, berantem dengan keluarga dan istri kambuh lagi," kata Ketua Umum Yayasan Mutiara Maharani, Ade Hermawan, Minggu (26/10/2025).
Diketahui, yayasan yang digawanginya memiliki panti rehabilitasi di Cianjur, Jawa Barat ini telah menangani pasien lebih dari 700 pecandu sejak 2012. Pasien paling banyak yang ditangani adalah korban narkotika jenis sabu, sinte, tramadol, dan ganja.
"Semua orang itu tidak mau menjadi pecandu narkotika, awalnya coba-coba. Kita coba pulihkan dan kita dampingi jangan sampai kena peras," kata Ade.
Ia menyampaikan, hakikat dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, berdasarkan keadilan restoratif cukup bagus untuk melindungi para korban agar bisa direhabilitasi dan tidak dipenjara.
Namun, pada praktiknya dalam kebijakan tersebut masih ditemukan pelanggaran SOP dalam prosesnya ketika pemakai ditangkap oleh pihak aparat. Selain itu, terjadi praktik transaksional dari penyidik dengan rehab-rehab yang mana proses seharusnya ditempuh menjadi tidak ditempuh sama sekali.
"Saat ini, kami bersama kawan-kawan lainnya dari Gerakan Reformasi Advokasi Masyarakat (GRAM) mendampingi korban dan keluarga korban telah mengajukan judicial review Perpol Nomor 8 tersebut ke Mahkamah Agung. Kami ingin reformasi kebijakan, mendorong kebijakan narkotika berbasis kesehatan dan bukti ilmiah, bukan kriminalisasi," ujarnya.
