15 hours ago
1
CNN Indonesia
Rabu, 07 Mei 2025 19:46 WIB
Menurut Aismoli ada salah satu anggotanya yang mengalami penurunan penjualan motor listrik hingga kini cuma tersisa 20 persen. (AIMA)
Jakarta, CNN Indonesia --
Para produsen anggota Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) saat ini sedang 'teriak-teriak' karena penjualan merosot tajam imbas pemberian subsidi digantung pemerintah.
Ketua Aismoli Budi Setyadi bahkan menyebut ada anggotanya yang sekarang mengalami penjualan motor listrik menyusut hingga tersisa 20 persen pada Januari-Maret 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau secara angka saya tidak bisa memastikan berapa, karena saya belum dapat update dari teman-teman industri. Tapi kalau secara presentasi, penjualan sekarang itu hanya tersisa 30-40 persen," kata Budi, di Jakarta, Selasa (6/5).
"Bahkan ada yang sampai 20 persen. Ini penjualan kuartal pertama tahun ini. Jadi kalau yang biasa jual 100 unit, sekarang tinggal 25 unit," tutur dia lagi.
Subsidi Rp7 juta per unit yang diberikan pemerintah mulai 2023 sempat membuat produsen kebanjiran pesanan. Namun pemerintah menilai pemberian subsidi ini kurang berhasil sehingga kuotanya dipangkas hingga cuma 60 ribu pada 2024.
Sejak saat itu subsidi dihentikan dan sekarang menggantung.
Budi menerangkan ketidakpastian insentif membuat banyak masyarakat menunda pembelian motor listrik. Kondisi itu dikatakan Budi sangat mengkhawatirkan.
"Kami hanya ingin kepastian saja, kalau memang tidak ada, industri tuh siap. Tapi jangan digantung. Itu bikin masyarakat setop beli kendaraan, wait and see kan. Jadi sekarang penjualan turun banget, kasihan industri sudah teriak-teriak," ujar dia.
Budi melanjutkan industri motor listrik saat ini sangat butuh bantuan pemerintah, terutama terkait insentif penjualan.
Bahkan jika memungkinkan, Budi mendorong agar insentif seperti sebelumnya dapat diberikan untuk jangka waktu yang lama. Dengan begitu, produk motor listrik akan lebih cepat terserap dan ekosistem motor listrik di Tanah Air segera terbentuk.
"Kami sebenarnya masih butuh bantuan pemerintah. Kalau ada, jangan setahun-setahun, lima-10 tahun kayak India. Jadi ada kepastian untuk menyiapkan industri dengan baik, karena menyiapkan infrastruktur buat industri kan mahal," kata Budi.
(ryh/fea)
