5 hours ago
13
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax tidak mengalami kenaikan pada 1 April 2026. Kepastian tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (31/3).
Pada dasarnya, jika harga BBM subsidi seperti Pertalite dinaikkan, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang luas ketika diterapkan.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan besar bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM subsidi akan memicu inflasi yang signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan menengah.
"Daya beli masyarakat secara luas akan tertekan," katanya kepada CNNIndonesia.com pada Selasa ini.
Kondisi tersebut juga mampu memperlambat pertumbuhan ekonomi, menghambat penyerapan tenaga kerja, hingga meningkatkan angka kemiskinan.
Huda pun menilai kenaikan harga BBM subsidi seharusnya tidak menjadi opsi. Ia menyarankan pemerintah memperkuat subsidi melalui realokasi anggaran, satu di antaranya dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Senada, pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuabi menilai kenaikan BBM subsidi akan langsung mendorong biaya transportasi dan logistik, yang pada ujungnya berdampak pada konsumsi masyarakat.
"Pengusaha sangat takut kalau seandainya dinaikkan BBM karena akan berdampak terhadap konsumsi masyarakat," kata Ibrahim.
Ia mencontohkan, kenaikan biaya transportasi akan berdampak pada harga makanan di restoran cepat saji hingga sektor lain seperti properti akibat meningkatnya ongkos pengiriman material.
Di sisi lain, Nailul Huda menilai kenaikan BBM non subsidi seperti Pertamax relatif wajar karena mengikuti harga minyak mentah global.
Dampaknya terhadap inflasi disebut terbatas karena penggunaannya tidak sebesar BBM subsidi, terutama dalam transportasi umum dan distribusi barang.
Namun, ia mengingatkan adanya potensi peralihan konsumen dari BBM non subsidi ke subsidi jika selisih harga terlalu lebar.
Peralihan ini dapat meningkatkan permintaan BBM subsidi dan memicu kelangkaan di lapangan.
Tingginya permintaan yang tidak diimbangi ketersediaan barang dapat memicu kelangkaan, sehingga membuka peluang munculnya penjualan di pasar ilegal.
Dari sisi fiskal, lonjakan konsumsi BBM subsidi akan menambah beban APBN, baik melalui peningkatan impor minyak mentah maupun kebutuhan tambahan subsidi.
Pemerintah mengumumkan tidak ada kenaikan BBM seperti Pertalite dan Pertamax di tengah gempuran kenaikan harga minyak global imbas serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan belum ada kenaikan harga BBM pada Rabu (1/4).
"Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi," kata Pras dalam keterangannya pada Selasa ini.
Pras menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto juga selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam mengambil keputusannya.
Ia pun meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying.
Pras menyebut ketersediaan stok BBM nasional RI aman.
"Tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian," ucap dia.
(dhz/ins)
Add
as a preferred source on Google
