5 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi meluncurkan serangkaian kebijakan pendidikan yang menimbulkan perbincangan publik.
Mulai dari pelarangan kegiatan perpisahan sekolah, wisuda, study tour, hingga program pengiriman siswa bermasalah ke barak TNI-Polri. Kebijakan-kebijakan ini disebut bertujuan membenahi moralitas dan efisiensi dalam sistem pendidikan.
Berikut CNNIndonesia.com merangkum sejumlah kebijakan Dedi Mulyadi di bidang pendidikan yang menimbulkan pro kontra:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Siswa bermasalah dikirim ke Barak TNI-Polri
Dedi Mulyadi memberlakukan kebijakan baru yang cukup menyita perhatian publik, yakni siswa bermasalah akan dikirim ke barak militer milik TNI dan Polri untuk mengikuti program pendisiplinan. Kebijakan ini berlaku mulai Jumat, 2 Mei 2025.
Dalam rapat kerja Komisi II di DPR, Dedi menyatakan surat edaran telah disiapkan dan para kepala sekolah menyambut baik rencana ini. Ia menyebutkan bahwa banyak orang tua dan guru merasa kewalahan menghadapi perilaku anak-anak yang bermasalah, termasuk siswa yang terlibat tawuran, kecanduan game online, hingga mengonsumsi alkohol.
"Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan menghadapi murid-muridnya," ujar Dedi di Kompleks Parlemen, Selasa (29/4).
Ia menegaskan bahwa pembinaan ini bukan pelatihan militer untuk berperang, tetapi bertujuan membentuk kedisiplinan dan gaya hidup sehat.
"Agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer (obat keras), tidak minum ciu (miras), yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana," katanya.
Kebijakan ini diklaim Dedi Mulyadi mendapat dukungan dari warga Jawa Barat dan orang tua murid. Namun, di kalangan masyarakat sipil, kebijakan ini menuai kritik pedas.
Imparsial, lembaga yang fokus pada advokasi hak asasi manusia menilai kebijakan Dedi Mulyadi tak hanya keliru, namun juga berbahaya.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra berkata pelibatan TNI untuk menjawab persoalan siswa nakal secara jelas menyalahi fungsi TNI itu sendiri. Kata Ardi, Dedi sudah sepatutnya menyadari garis demarkasi antara urusan sipil dan militer.
Dia mengatakan pelibatan TNI dalam membina siswa nakal juga tidak tepat di tengah kritik tajam terhadap institusi TNI akibat perilaku kekerasan prajurit di ranah sipil.
Selain itu, mereka yang dianggap siswa nakal itu juga masih tergolong dalam usia "anak" yang dalam prinsip HAM harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak yang jauh dari budaya kekerasan.
"Kami mengingatkan bahwa dalam kurun waktu 6 bulan saja TNI memiliki rekam jejak kekerasan yang berulang-kali dipertontonkan di hadapan publik," imbuhnya.
Berdasarkan catatan Imparsial, terdapat sejumlah kasus kekerasan anggota TNI kepada masyarakat sipil.
Mulai dari kasus penyerangan kampung dan pembunuhan seorang warga sipil pada November 2024 di Deli Serdang, kasus pembunuhan bos rental pada Januari 2025 di Tangerang, kasus Sabung Ayam yang mengakibatkan terbunuhnya 3 anggota Polisi pada bulan Maret 2025 di Lampung, dan kasus pembunuhan jurnalis perempuan oleh anggota TNI pada bulan Maret 2025 di Banjarbaru.
"Mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI jelas-jelas menunjukkan bahwa kebijakan yang akan diambil oleh Dedi Mulyadi tidak hanya keliru tetapi juga berbahaya," ucap Ardi.
Larangan wisuda dan perpisahan sekolah
Pemprov Jawa Barat juga mengeluarkan larangan tegas terkait pelaksanaan acara perpisahan dan wisuda yang melibatkan pungutan biaya dari siswa.
Dalam Surat Edaran Nomor 6685/PW.01/SEKRE, Disdik Jabar meminta agar kegiatan tersebut digelar secara sederhana di lingkungan sekolah, tanpa melibatkan kepala sekolah, guru, atau tenaga kependidikan sebagai panitia.
Larangan ini merujuk pada prinsip bahwa pendidikan di Jawa Barat harus terjangkau. Dedi menegaskan bahwa orang tua tak boleh dibebani biaya tambahan. Ia bahkan sempat terlibat perdebatan dengan seorang siswi yang mengkritik pelarangan perpisahan di unggahan akun Youtube pribadinya.
"Tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan? Kenangan indah itu saat proses belajar tiga tahun," kata Dedi dalam video di akun YouTube pribadinya,
Ia menambahkan jika siswa tetap ingin mengadakan perpisahan secara mandiri, maka segala risiko dan tanggung jawab harus ditanggung sendiri.
Larangan study tour
Tak hanya wisuda, Dedi juga melarang kegiatan study tour di lingkungan satuan pendidikan di Jawa Barat. Larangan ini dituangkan dalam SE Gubernur Jabar Nomor 64 Tahun 2024. Ia menegaskan bahwa kegiatan semacam ini kerap menjadi beban finansial bagi orang tua siswa.
Bahkan, tak lama setelah dilantik, Dedi mencopot kepala sekolah di SMK Depok karena dianggap melanggar aturan dengan tetap menggelar karyawisata.
Namun, ia meluruskan bahwa bukan seluruh study tour yang dilarang, melainkan yang bersifat memberatkan ekonomi keluarga siswa.
Dana hibah yayasan pendidikan dihentikan
Kebijakan lainnya adalah penghentian sementara penyaluran dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama. Menurut Dedi, banyak temuan menunjukkan penyelewengan dana dan ketidakjelasan penggunaan anggaran oleh yayasan-yayasan yang tidak diverifikasi.
"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu," ujar Dedi di Bandung, Rabu (23/4).
Ke depan, ia berencana menyalurkan bantuan pendidikan berbasis pada program yang terukur dan bukan berdasarkan kedekatan politik.
Ia juga menyatakan komitmen Pemprov Jabar untuk tetap mendukung pembangunan madrasah, terutama Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah, asal verifikasi data dan kebutuhan sudah jelas. "Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar," tegasnya.
Berbagai kebijakan yang diambil Dedi Mulyadi ini menandai upaya dalam tata kelola pendidikan Jawa Barat, yang disebutnya sebagai upaya merombak sistem dari akar.
Meski sebagian kebijakan menuai kontroversi, Dedi menyatakan bahwa semua langkahnya berangkat dari semangat pemerataan, efisiensi, dan pemulihan nilai moral di dunia pendidikan.
(kay/isn)
