4 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak peduli dengan kritik atau ucapan miring kepadanya terkait inspeksi mendadak (sidak) ke bank-bank BUMN.
Purbaya menggelar sidak ke Menara BNI Pejompongan, Jakarta Pusat pada Senin (29/9) dan Mandiri Club di bilangan Jakarta Selatan pada Senin (6/10).
Sidak tersebut untuk mengetahui penggunaan uang pemerintah senilai Rp200 triliun yang disimpan di perbankan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya selalu dengan Danantara. Danantara yang ajak saya ke sana (sidak bank-bank BUMN). Saya Dewan Pengawas Danantara," tegas Purbaya selepas Sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).
"Saya kan pengawas Danantara dan kebetulan uang saya (Rp200 triliun) digelontorkan di situ (bank BUMN). Saya pengin tahu impact-nya seperti apa, jadi pengin tahu saja. Makanya, saya gak pernah jalan sendiri, kan? Selalu ada orang Danantara di situ. Jadi, yang sidak sebenarnya dari Danantara, saya ikutan," jelasnya.
Uang Rp200 triliun merupakan separuh dari saldo anggaran lebih (SAL) yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI). Uang sebanyak itu sudah dikucurkan Purbaya ke lima bank pelat merah sejak 12 September 2025.
Harapannya, uang tersebut bisa disalurkan bank ke masyarakat dalam bentuk kredit. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.
Purbaya menyebut ada sejumlah bank daerah yang juga tertarik menyerap duit pemerintah. Itu mencakup Bank Jakarta dan Bank Jatim. Walau, Purbaya belum memutuskan bakal memberikan berapa triliun.
Kendati, anak buah Presiden Prabowo Subianto itu membantah adanya obrolan dengan Bank Jabar Banten (BJB). Ia menyebut bakal fokus dengan bank-bank daerah yang bersih dari kasus hukum.
"Kita lihat dulu gimana kesiapan mereka (bank daerah), tapi ada pandangan risky kalau BPD (Bank Pembangunan Daerah), kan. Cuma saya lihat kalau pemda (pemerintah daerah)-nya kuat, ya enggak apa-apa kan, bisa jamin," jelasnya.
"Saya akan pertimbangkan pemda-pemda yang kuat. Jadi, enggak semuanya bisa dapat. BJB saya belum pernah bicara. Karena kita cari bank yang aman dulu, yang bersih, enggak ada masalah di kepengurusan atau di pengadilan," tegas Purbaya.
Andai nantinya bank daerah tak bisa mengembalikan uang pemerintah yang dititipkan Purbaya, dirinya bakal langsung memotong anggaran pemda terkait. Opsinya adalah pemotongan dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), atau dana alokasi umum (DAU).
Di lain sisi, Purbaya melihat serapan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terhadap Rp25 triliun yang diberikan ternyata masih belum optimal. Ia menyebut Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sudah ingin menemuinya, tapi tak kunjung mendapatkan jadwal yang cocok.
"Dirut-nya (Nixon) mau ketemu saya, sampai sekarang belum sempat. Nanti saya datang ke sana (BTN) deh.
Tapi harusnya sih dia bisa cepat nyalurin itu, yang pertama bilang bisa habis Desember (2025) kan dia (BTN)," beber Purbaya.
"Ketika saya lihat masih rendah penyerapannya, agak aneh juga, tapi kita lihat. Kalau itu (tidak bisa diserap BTN), ya kita geser ke tempat lain," tandasnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Mandiri menjadi yang paling banyak menyerap duit pemerintah, yakni 74 persen. Sedangkan serapan BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, dan BSI 55 persen.
(skt/sfr)
