5 hours ago
16
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait surat protes yang dikirim Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai iklim investasi di Indonesia.
"Saya juga dengar-dengar ada, kalau terkait dengan tindakan ilegal ya mereka harus ikut UU di sini, kalau mereka lakukan sesuai legal mereka juga tahu." kata Purbaya
Bendahara Negara tersebut mengatakan sebelumnya pernah berdiskusi dengan Duta Besar China di Indonesia. "Kita enggak akan ganggu bisnis siapapun di sini, asal mereka lakukan dengan legal. Kalau ilegal kita akan tindak," kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya dalam surat yang sampai ke Presiden Prabowo Subianto, investor China menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari rencana kebijakan retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), kenaikan royalti mineral, pengurangan kuota bijih nikel, hingga pengetatan pengawasan visa kerja.
Salah satu poin utama yang disorot ialah rencana aturan baru DHE SDA yang dinilai dapat mengganggu likuiditas eksportir sumber daya alam. Investor China menilai kewajiban menempatkan 50 persen devisa hasil ekspor di bank milik negara selama satu tahun berpotensi membebani arus kas perusahaan.
Merespons hal itu, Purbaya menegaskan kebijakan DHE SDA tetap dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan nasional sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.
"Kalau perusahaan nanti yang tidak pinjam uang di Indonesia terbebas dari DHE SDA, ada pengecualian seperti itu. Jadi harusnya China tidak ada masalah," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5).
Purbaya menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah fleksibilitas dalam aturan baru DHE SDA agar tidak membebani pelaku usaha. Namun, ia belum memerinci ketentuan final kebijakan tersebut.
Aturan baru DHE SDA sendiri dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Kebijakan itu disebut akan mewajibkan eksportir menempatkan dana hasil ekspor di perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta mengonversi maksimal 50 persen devisa ke rupiah.
Selain DHE SDA, Kadin China juga memprotes kenaikan pajak dan pungutan yang dinilai semakin membebani industri. Mereka menyoroti rencana kenaikan royalti mineral, inspeksi pajak yang disebut makin ketat, hingga denda bernilai puluhan juta dolar AS yang disebut memicu kepanikan pelaku usaha.
Investor China juga mengeluhkan pengurangan kuota bijih nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang disebut dipangkas lebih dari 70 persen atau setara 30 juta ton produksi. Menurut mereka, kondisi itu dapat mengganggu industri hilirisasi seperti baja tahan karat dan energi baru.
Tak hanya itu, mereka turut menyoroti penindakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), termasuk denda US$180 juta terhadap perusahaan investasi China terkait izin kawasan hutan.
Keluhan lain menyasar proyek-proyek besar yang disebut tertunda akibat intervensi pemerintah daerah maupun pusat, serta aturan visa kerja yang dinilai makin ketat dan menghambat mobilitas tenaga kerja asing.
Merespons protes tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan fiskal dan pengelolaan sumber daya alam.
"Belum dikenakan karena baru rencana. Biar saja, tapi kami akan mementingkan kepentingan negara kita," katanya.
Ia juga menilai hubungan investasi Indonesia dan China bersifat timbal balik. Karena itu, pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keluhan terhadap sejumlah praktik usaha perusahaan China yang dinilai tidak sesuai aturan.
"Saya sudah komplain ke mereka banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka," ujar Purbaya.
"Jadi itu dua arah sebetulnya, tidak ada masalah," imbuhnya.
(lau/ins)
Add
as a preferred source on Google
