18 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah pihak di dalam negeri merespons kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif baru impor ke AS. Dalam daftar yang dirilis pemerintah AS, produk ekspor Indonesia ke AS dikenakan tarif imbal balik dengan angka senilai 32 persen.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
"Indonesia juga telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal Trump dan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS," demikian rilis Kemlu.
Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS serta para pelaku usaha nasional juga telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.
"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS," kata Kemlu.
Selain itu, Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara blok Asia Tenggara ini terdampak pengenaan tarif AS.
Sementara itu, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini mengungkap dampak tarif timbal balik yang ditetapkan itu bagi perekonomian Indonesia.
Ia menjelaskan secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS sebesar 10,3 persen. Ini terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke China.
Menurutnya, penerapan tarif 32 persen pada produk ekspor Indonesia akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan.
Ia menjelaskan secara teori, dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi.
"Sehingga akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, dan produk pertanian, dampaknya adalah melambatnya produksi, dan lapangan pekerjaan," kata Eisha dalam keterangan tertulis.
Kebijakan tarif Trump itu juga direspons dunia usaha.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani mendorong pemerintah RI membangun kesepakatan bilateral dengan AS buntut penerapan tarif timbal balik oleh Trump.
"Mendorong kesepakatan bilateral dengan AS untuk memastikan Indonesia mendapatkan akses pasar terbaik atau paling kompetitif dan saling menguntungkan (win-win)," kata Shinta
Shinta menyampaikan penciptaan integrasi rantai pasok antara industri Indonesia dan industri di AS, sehingga ekspor Indonesia akan dipandang sebagai upaya memperkuat daya saing industri AS, bukan sebagai ancaman.
Ia juga mendorong pendekatan tematik seperti kerja sama di sektor energi, critical minerals, dan farmasi.
"Tanpa harus langsung masuk ke negosiasi FTA yang kompleks," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipmi, Anggawira mengimbau pemerintah mempercepat perjanjian dagang dengan negara-negara Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika, untuk mendiversifikasi pasar ekspor sehingga dapat mengurangi ketergantungan ke Amerika Serikat.
"Percepat perjanjian dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika agar ketergantungan kepada AS berkurang," kata Anggawira.
Anggawira menyebut diversifikasi pasar ekspor dengan akselerasi perjanjian dagang adalah kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk jangka menengah.
Dalam jangka pendek, kata dia, pemerintah perlu meyakinkan pelaku pasar dengan komitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar, di antaranya dengan intervensi di pasar keuangan dan stimulus bagi dunia usaha terdampak.
Menurutnya, hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP).
RCEP adalah blok perdagangan di Asia Pasifik yang melibatkan 15 negara dengan porsi sepertiga dari total ekonomi global.
"Mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian RCEP untuk meningkatkan ekspor ke Asia-Pasifik," kata Anggawira.
(yoa/end)
