2 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Rektor IPB University Alim Setiawan Slamet merespons positif permintaan Badan Gizi Nasional (BGN) agar perguruan tinggi membangun dan mengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Alim, langkah tersebut menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam melibatkan kampus untuk mendukung program MBG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira itu hal yang sangat positif dan patut diapresiasi atas keterbukaan dari BGN karena kampus juga ingin berkontribusi untuk mensukseskan program (MBG)," kata Alim di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5).
Ia menilai peran kampus tidak hanya sebatas mengoperasikan dapur, tetapi juga membangun ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Jadi, SPPG yang dibangun oleh kampus bisa menjadi satu ekosistem yang terintegrasi melibatkan petani, serta rantai pasok yang disuplai dari sekitarnya.
Ia menjelaskan keterlibatan kampus juga membuka peluang pemanfaatan SPPG sebagai sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa.
Menurut dia, fasilitas tersebut dapat menjadi laboratorium hidup atau living lab, sekaligus wadah experiential learning dan penelitian bagi dosen secara real time.
Berbagai inovasi kampus juga bisa diterapkan, mulai dari efisiensi energi dapur, pengembangan menu, hingga peningkatan standar keamanan dan mutu pangan, termasuk pengelolaan limbah.
Alim mengatakan IPB saat ini tengah membangun SPPG melalui yayasan mereka. Satu unit ditargetkan rampung dibangun pada Mei, disusul satu unit lainnya pada Juni. Keduanya berlokasi di Bogor.
Ia menambahkan sejak tahun lalu IPB telah ditugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai center of excellence dalam pemenuhan pangan dan gizi untuk program MBG.
"Kita bekerjasama dengan berbagai kementerian dan juga didukung oleh UNICEF dan juga BGN," ujar Alim.
Melalui peran tersebut, IPB terlibat dalam pelatihan, penyusunan modul, serta panduan pelaksanaan MBG. Selain itu, kampus juga menjadi mitra BGN dalam melakukan kajian dan riset terkait program tersebut.
Kepala BGN Dadan Handayana meminta langsung I perguruan tinggi membangun dan mengelola dapur SPPG secara mandiri untuk mendukung program MBG.
"Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Makassar, Selasa (28/4).
Dadan mengatakan satu unit SPPG membutuhkan dukungan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar. Untuk kebutuhan beras, satu SPPG memerlukan sekitar 8 hektare lahan sawah.
Sementara untuk kebutuhan pakan ternak dibutuhkan sekitar 19 hektare lahan jagung. Selain itu, kebutuhan telur harian untuk satu SPPG juga membutuhkan sekitar 3.700 hingga 4.000 ayam petelur.
"Kalau ingin telurnya dipasok sendiri, maka harus ada sekitar 3.700 sampai 4.000 ayam petelur untuk satu SPPG," katanya.
Menurut Dadan, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui keterlibatan civitas akademika maupun kerja sama dengan petani, peternak, dan pelaku usaha di sekitar kampus.
Ia menyebut kampus dapat menjadikan pengelolaan SPPG sebagai bagian dari kegiatan praktik lapangan mahasiswa, mulai dari pertanian, peternakan, pengolahan pangan, hingga distribusi.
Dengan demikian, kata dia, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga menjadi tempat penerapan kegiatan akademik yang terkait dengan rantai pasok pangan.
(dhz/bac)
Add
as a preferred source on Google
