Roy Suryo Bikin Heboh Lagi! Pamer Kaos Korban Mulyono alias Kormul

NEWS

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat telematika Roy Suryo kembali menyoroti polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming di Sydney. Ia mengungkapkan bahwa ijazah tersebut justru mendapatkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan setara dengan lulusan SMK. Saat ditanya dari mana ia memperoleh dokumen penyetaraan itu, Roy enggan membeberkan sumbernya dan memilih merahasiakan asal-usul surat keterangan tersebut.

19 September 2025

NEWS

Pengamat Ekonomi David Sumual menilai kebijakan Menteri Keuangan yang menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah di bank-bank Himbara harus dibarengi dengan arahan yang jelas dari pemerintah. Menurutnya, jika melihat praktik pada era Soeharto maupun di negara tetangga seperti Vietnam dan Korea Selatan, kebijakan besar semacam ini biasanya dilandasi keberlanjutan program yang memberi kepastian bagi investor

19 September 2025

NEWS

Ketua Bidang Riset Perbanas, Aviliani, menilai langkah Menteri Keuangan baru yang menempatkan Rp200 triliun di bank-bank Himbara akan berdampak positif pada stabilitas perbankan. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat bank pelat merah tidak lagi bergantung pada dana mahal sehingga berpotensi menurunkan suku bunga. Dengan turunnya bunga, Bank Indonesia BI juga bisa menyesuaikan BI Rate ke level lebih rendah, sementara bank swasta mendapat akses pendanaan lebih murah. Dengan bunga yang lebih murah, diharapkan permintaan kredit meningkat

19 September 2025

NEWS

Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan reshuffle kabinet siang tadi. Salah satu perubahan mencolok terjadi di Kementerian BUMN, di mana Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN kini dipindahkan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora . Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Riset Perbanas, Aviliani, memberikan pandangan kritis. Menurutnya, Sejak Danantara berdiri keberadaan Kementerian BUMN seharusnya sudah tidak ada lagi.

19 September 2025

NEWS

Ketua Indonesia Police Watch IPW , Sugeng Teguh Santoso, menyebut dalam APBN-P Polisi mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp63 triliun, Dirinya juga mempertanyakan tambahan anggaran tersebut padahal tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian masih rendah. Sugeng menilai alokasi tersebut merupakan bentuk politik anggaran yang dimainkan oleh Presiden. Ia juga menegaskan bahwa hal ini selaras dengan pandangannya bahwa isu pergantian Kapolri sejatinya hanyalah isu belaka.

19 September 2025

NEWS

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, menyoroti besaran anggaran penyidikan yang diberikan untuk setiap kasus di Polri, yakni sekitar Rp2,5 juta per perkara. Menurutnya, jumlah tersebut dinilai sangat minim dan tidak realistis, terutama dalam penanganan kasus-kasus besar maupun serius. Edi mempertanyakan apakah dengan anggaran sekecil itu penyidik mampu menutupi kebutuhan operasional yang kompleks dalam sebuah penyelidikan

19 September 2025

NEWS

Ketua Indonesia Police Watch IPW , Sugeng Teguh Santoso, menegaskan bahwa aparat kepolisian dalam aksi demo kemarin sebenarnya menahan diri. Menurutnya, sikap itu diambil karena polisi khawatir dijebak. Sugeng menjelaskan, ada dua simbol utama pemerintahan sipil yang menjadi sasaran, yakni kepolisian dan DPR. Jika dua simbol sipil ini berhasil ditaklukkan, maka jelas ada kekuatan yang tidak menghendaki pemerintahan sipil menjadi kuat, ujarnya. Ia menambahkan, kekuatan tersebut berasal dari unsur non-sipil.

19 September 2025

NEWS

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, menanggapi santai isu pergantian Kapolri yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Ia menduga, isu tersebut muncul karena ada pihak-pihak tertentu yang berambisi menduduki kursi Kapolri. Edi menegaskan, dirinya meyakini penuh bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih mendapatkan kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap memimpin institusi Polri.

19 September 2025

NEWS

Ketua Indonesia Police Watch IPW , Sugeng Teguh Santoso, menilai institusi kepolisian saat ini seolah dijadikan korban. Menurutnya, jika institusi menjadi korban, maka sudah pasti pimpinannya akan ikut terseret. Di sisi lain, Sugeng juga menyoroti situasi demonstrasi yang belakangan terjadi. Ia menyebut gedung DPRD dibakar, DPR RI hendak diserang, kantor polisi dibakar, dan aparat harus berhadapan langsung dengan massa. Kok yang mau direformasi justru polisi? ujarnya dengan nada heran.

19 September 2025

NEWS

Plt Ketua Jokowi Mania, Andi Azwan, menilai riak-riak dalam demokrasi merupakan hal yang biasa dan justru menandakan adanya dinamika sehat. Ia menganalogikan, jika demokrasi berjalan lurus tanpa gejolak, ibarat sayur tanpa garam: hambar, membosankan, dan stagnan. Menurutnya, selama riak-riak tersebut bersifat positif dan konstruktif, maka cara pandang masyarakat terhadap demokrasi dapat berubah ke arah yang lebih baik.

15 September 2025

NEWS

Pengamat politik Agung Baskoro menilai, ada dua skenario besar yang bisa terjadi. Pertama, posisi Menpora diisi oleh wakil menterinya saat ini, Taufik Hidayat. Namun, disisi lain peluang masuknya figur dari luar juga terbuka lebar.

15 September 2025

NEWS

Plt Ketua Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan menyebut di aksi demo agustus kemarin mengingatkan kembali ada aparat hukum juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Ia mengingatkan agar narasi yang berkembang di ruang publik dibuat seimbang

15 September 2025

NEWS

Plt Ketua Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan, menilai sosok yang layak menggantikan kursi Menko Polhukam adalah figur yang benar-benar memahami dan menguasai teritori. Karena itu, menurutnya, kandidat paling pas berasal dari kalangan militer.

15 September 2025

NEWS

Plt Ketua Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan, mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dilibatkan dalam proses penilaian terhadap kandidat calon menteri. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan integritas dan rekam jejak para calon yang akan menduduki kursi strategis di kabinet.

15 September 2025

NEWS

Direktur Indef, Eko Listiyanto, dan Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, memberikan pandangan mereka terkait sosok Purbaya dan Sri Mulyani.

11 September 2025

NEWS

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menyoroti penggunaan dana pendidikan yang dinilai tidak tepat sasaran, di mana banyak pihak mempertanyakan mengapa anggaran yang seharusnya dipakai untuk sekolah malah dipakai makan-makan. Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan sentimen negatif terhadap Bu Ani, terlebih setelah pernyataannya yang menyebut negara tidak harus menanggung seluruh beban, termasuk untuk guru. Nailul menegaskan, dalam situasi ini masyarakat mulai melihat Bu Ani bukan lagi sebagai sosok penyelamat, melainkan justru sebagai public enemy.

11 September 2025

NEWS

Direktur Indef, Eko Listiyanto, menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap akan berat, siapa pun yang menjabat sebagai menteri. Menurutnya, sehebat atau seterkenal apa pun seorang menteri di mata pasar tidak serta-merta menjamin keberhasilan mengatasi tantangan fiskal. Ia menekankan, yang lebih dibutuhkan justru sosok yang mampu berkolaborasi. Sebab, pada akhirnya yang menjadi tujuan utama adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar bisa meningkat dan dirasakan masyarakat.

11 September 2025

NEWS

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai bahwa tanpa kehadiran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, pembentukan Badan Penerimaan Negara BPN akan sangat mungkin terealisasi.

11 September 2025

NEWS

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai keberadaan Koperasi Merah Putih sangat kental dengan nuansa politis, mengingat rencananya akan memiliki hingga 80.000 titik di seluruh Indonesia. Ia menyebut wajar jika Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, tidak rela kendali koperasi strategis tersebut diberikan kepada pihak lain. Pada akhirnya, posisi penting itu pun dipercayakan kepada kader partainya sendiri,

10 September 2025

NEWS

Pendiri LAPI, Ardhianto Dwiyoenanto, menyatakan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset yang menurutnya merupakan terobosan penting dan sangat keren dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, ia meragukan apakah regulasi tersebut bisa benar-benar bergulir dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan

10 September 2025

NEWS

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, menilai Presiden Prabowo tidak memberitakan rencana reshuffle kabinet, karena jika diumumkan justru berpotensi batal terlaksana. Ia mencontohkan reshuffle terakhir yang menurutnya terasa tiba-tiba tanpa banyak sinyal politik. Hendri menambahkan, alasan reshuffle biasanya terkait faktor kinerja maupun pertimbangan politis. Jika dikaitkan dengan isu kinerja, ia menghubungkannya dengan dinamika demonstrasi besar pada 25 dan 28 Agustus lalu.

10 September 2025

NEWS

Pendiri LAPI, Ardhianto Dwiyoenanto, menyoroti kebijakan pajak yang selama ini menjadi andalan utama negara dalam memperoleh pendapatan. Menurutnya, meski pajak penting untuk menopang pembangunan, beban tersebut kerap dirasakan memberatkan rakyat. Ia menegaskan, idealnya penerimaan negara revenue memang harus lebih besar daripada pengeluaran expenditure

10 September 2025

NEWS

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, menilai wajar jika rakyat mengaitkan isu reshuffle dengan aksi demonstrasi besar pada 25 dan 28 Agustus lalu. Ia mencatat, banyak pemberitaan simpang siur terkait Budi Gunawan, mulai dari kabar bahwa ia sedang fokus menjalani pemulihan kesehatan, hingga disebut-sebut bakal mendapat tugas khusus dari Presiden. Menurut Hendri, semua spekulasi itu pada akhirnya kembali menjadi hak dan pertimbangan penuh Presiden Prabowo

10 September 2025

NEWS

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo, menyoroti maraknya kasus korupsi yang melibatkan para mantan pejabat. Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dijadikan ajang balas dendam politik, yang hanya tajam ke lawan namun tumpul ke kawan.

9 September 2025

NEWS

Pakar hukum Abdul Fickar dengan lantang menyatakan bahwa kasus korupsi di Indonesia tidak akan pernah selesai, bahkan hingga kiamat sekalipun.

9 September 2025

NEWS

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengungkap bahwa praktik korupsi umumnya terbagi dalam tiga klaster. Pertama, klaster creator, yakni pihak yang merancang dan menciptakan skema korupsi. Kedua, klaster koordinator, yaitu mereka yang memastikan perintah-perintah dari creator berjalan hingga ke level bawah. Ketiga, klaster eksekutor, yakni pihak yang memiliki kewenangan teknis untuk melaksanakan praktik korupsi di lapangan.

9 September 2025

NEWS

Pakar hukum Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa di mana ada kekuasaan, selalu ada potensi korupsi. Ia mengingatkan publik agar tidak terbuai dengan citra tokoh agama sekalipun, karena jabatan dan wewenang tetap bisa membuka peluang penyalahgunaan.

9 September 2025