6 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah tengah merampungkan rencana induk (renduk) pemulihan pascabencana di Sumatera yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dokumen strategis ini akan menjadi acuan utama percepatan pemulihan di wilayah terdampak dengan fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat.
Seiring proses finalisasi tersebut, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera juga mematangkan penyusunan skala prioritas dalam renduk. Pemerintah menargetkan proses pemulihan berlangsung selama tiga tahun hingga Desember 2028.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pihaknya saat ini menitikberatkan pada identifikasi kebutuhan paling mendesak di berbagai sektor terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Demikian dikatakan Tito dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/4).
"Dibuatkan renduk oleh Bappenas untuk tiga tahun. Tapi nanti atas perintah Menko PMK sebagai ketua tim pengarah, kami akan melakukan review atas renduk itu mana yang prioritas penting yang harus dikerjakan di tahun 2026," kata Tito.
Ia menjelaskan, meski sebagian sektor telah kembali berfungsi, banyak di antaranya masih bersifat sementara dan membutuhkan penyelesaian permanen. Karena itu, prioritas pemulihan diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat.
"Huntap menjadi prioritas paling penting, karena masyarakat tentu kita harapkan tidak terlalu lama berada di huntara. Kemudian jalan utama, jembatan yang harus dipermanenkan, serta pembersihan lumpur di sejumlah titik juga menjadi perhatian utama," jelasnya.
Menurut Tito, pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi fokus utama agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara). Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan perbaikan jalan utama, jembatan permanen, serta pembersihan lumpur di sejumlah wilayah terdampak.
Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pratikno menambahkan, renduk yang disusun oleh Bappenas nantinya akan menjadi produk hukum berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi acuan untuk penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Tahun 2026 tadi kita sepakati mana yang diprioritaskan itu akan direview oleh ketua tim pelaksana (Ketua Satgas PRR) bersama dengan Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait. Kemudian secepatnya itu akan segera dialokasikan. Sebab, sekali lagi, kecepatan itu adalah sangat penting dalam penanganan bencana," ujarnya.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan penyusunan renduk telah melalui proses sinkronisasi intensif antara usulan daerah dan rencana kerja kementerian/lembaga.
"Secara total kebutuhan pembiayaan indikatif mencapai sekitar Rp120 triliun, dengan Rp100,2 triliun akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dalam kurun waktu tiga tahun," ungkapnya.
Untuk tahun pertama, yakni 2026, Bappenas akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan menargetkan percepatan pelaksanaan program prioritas dengan kebutuhan anggaran mendekati Rp40 triliun.
Adapun Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR ini dipimpin Menko PMK Pratikno. Turut hadir Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Ketua Satgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.
(ory/ory)
Add
as a preferred source on Google
