3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah diwanti-wanti tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) meski harga minyak dunia terus melonjak akibat konflik Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
Konflik di kawasan tersebut memicu kekhawatiran gangguan pasar energi global, terutama karena potensi penutupan di Selat Hormuz yang merupakan jalur utama distribusi minyak dunia. Gangguan di jalur itu menghambat aliran minyak global, sehingga mendorong kenaikan harga energi.
Kemarin (5/3), harga minyak Brent naik US$1,67 atau 2,05 persen menjadi US$83,07 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat US$1,94 atau 2,6 persen ke level US$76,60 per barel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harga minyak dunia tersebut sudah bergerak di atas asumsi Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan pemerintah sebesar US$70 per barel dalam APBN 2026.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyebut setiap kenaikan US$1 pada ICP berpotensi menambah defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan defisit Rp6,8 triliun itu menunjukkan konflik Timur Tengah bisa langsung berdampak pada APBN Indonesia.
"Kenaikan ICP US$1 yang menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun memperlihatkan bahwa perang Timur Tengah langsung mengubah APBN menjadi 'penyerap risiko energi'," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/3).
Dalam menyikapi kenaikan harga minyak global, ia mengingatkan pemerintah tidak mengambil langkah ekstrem seperti menaikkan harga BBM di dalam negeri secara serentak dan tajam.
Sebab, hal tersebut berpotensi memicu lonjakan inflasi barang-barang lain, serta menekan daya beli masyarakat di tengah biaya logistik dan harga pangan yang sudah tinggi.
"Pemerintah juga tidak perlu memperbesar subsidi energi secara menyeluruh karena subsidi menyeluruh mengunci pemborosan, memperlebar defisit, dan melemahkan kredibilitas fiskal saat premi risiko global naik," ujar Syafruddin.
Senada, Praktisi Migas Hadi Ismoyo mengatakan jika menaikkan harga BBM bukanlah sebuah solusi. Sebab, kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja serta daya beli masyarakat juga masih relatif rendah.
"Menaikkan BBM bukan solusi yg bijaksana karena bisa menimbulkan kemarahan rakyat dan demo berjilid-jilid. Menurut keyakinan saya, lebih bijaksana saat ini adalah menambah pagu subsidi," kata Hadi.
Pemerintah nampaknya menangkap deretan bahaya menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia terus melejit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan belum ada rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite meskipun harga minyak dunia terus meningkat.
"Belum [ada rencana menaikkan harga BBM subsidi]," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Menara Batavia, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menjamin harga BBM subsidi seperti belum akan naik, setidaknya hingga Lebaran.
"Kalau harga yang disubsidi, Pertalite, itu mau naik berapapun (harga minyak dunia) tetap harganya (di dalam negeri) sama sebelum ada perubahan dari pemerintah," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).
"Sampai dengan kami rapat tadi belum ada (keputusan menaikkan harga BBM). Jadi aman-aman saja. Hari raya yang baik, puasa yang baik, insyaallah belum ada kenaikan harga BBM," imbuh Bahlil.
Untuk BBM non-subsidi, Bahlil menjelaskan harganya mengikuti mekanisme pasar dan dapat berfluktuasi sesuai perkembangan harga minyak global.
Jika menaikkan harga BBM belum menjadi solusi, strategi apa yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi gejolak harga minyak global?
Bersambung ke halaman berikutnya...
