Badan Otorita IKN Siap Lelang Proyek Mei 2025. (Foto: okezone.com/MPI)
JAKARTA - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran sebesar Rp5,3 triliun untuk pengadaan proyek baru di Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B hingga 1C. Selain itu juga dialokasikan nantinya untuk penataan kawasan Sepaku pada pertengahan Mei 2025.
"Sedangkan untuk pekerjaan baru akan ditender oleh Badan Otorita, ada anggaran yang sudah dibuka sekitar Rp5,3 triliun. Mudah-mudahan bisa berhasil lelangnya nanti pertengahan Mei," ujar Basuki, dalam jumpa pers secara daring, Rabu (23/4/2025).
Basuki menjelaskan, Badan Otorita mengalokasikan total sekitar Rp3,4 triliun untuk pembangunan jalan kawasan KIPP IKN hingga penataan kawasan Sepaku. Kedua proyek ini akan dilakukan pada tahap pertama, sebelum lelang proyek pembangunan Kompleks gedung legislatif di IKN.
"Sudah ada penandatanganan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan, dari KIPP 1A, 1B, dan 1C, sebesar Rp3,4 triliun. Proyek yang lain seperti nanti penataan kawasan Sepaku, juga akan kita tender nanti di tahap pertama," tambahnya.
Basuki menargetkan, kompleks pembangunan gedung legislatif di IKN akan mulai ditender setelah pertengahan Mei mendatang. Paralel dengan rampungnya proses tender untuk pembangunan jalan kawasan hingga penataan Sepaku.
"Kemudian legislatif, akan kita tenderkan setelah penandatanganan kontrak ini (jalan kawasan dan penataan Sepaku). Tadi saya sampaikan pertengahan Mei mudah-mudahan bisa selesai," kata Mantan Menteri PUPR itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk merevisi desain bangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN. Bahkan, Presiden meminta Kementerian PU untuk melakukan desain ulang bangunan tersebut.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti sempat menyebut perubahan desain untuk kedua bangunan gedung kantor tersebut akan menyesuaikan dengan visi dan misi Prabowo terkait pembangunan IKN kedepannya.
Diana mengatakan terdapat beberapa konsep desain bangunan gedung legislatif di IKN. Misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. "Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap," kata Wamen Diana beberapa waktu lalu.
