4 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pertanian (Mentan) merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mendorong penyaluran minyak goreng merek Minyakita sepenuhnya melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan ID Food untuk mengatasi masalah pasokan yang sempat tersendat di pasar.
Kebijakan ini dipertimbangkan guna memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat.
"Kami minta ke depan, kami sudah koordinasi dengan Pak Mendag (Budi Santoso), kalau bisa ke depan kita naikkan lagi (penyaluran Minyakita lewat BUMN Pangan), apakah 65 persen ke pemerintah, BUMN, atau 100 persen. Aku lihat situasinya nanti," ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, penyaluran Minyakita masih mengacu pada skema domestic market obligation (DMO) dengan porsi minimal 35 persen melalui BUMN Pangan.
Namun, pemerintah membuka ruang untuk meningkatkan porsi tersebut, bahkan hingga seluruh distribusi dikendalikan oleh BUMN.
Amran menilai penguatan peran BUMN diperlukan agar distribusi lebih mudah dikontrol, terutama saat terjadi lonjakan harga di pasar.
"Iya, (Minyakita disalurkan lewat) BUMN. Biar mudah dikontrol. Kalau ada kenaikan harga, ya sudah BUMN-nya tanggung jawab," terangnya.
Ia mencontohkan kebijakan serupa pada komoditas daging sapi beku, di mana pemerintah meningkatkan porsi penugasan impor kepada BUMN dibandingkan swasta.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kendali pemerintah terhadap pasokan dan harga, sekaligus memastikan ada pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi gejolak di pasar.
Kebijakan ini diambil setelah sebelumnya distribusi yang lebih banyak dipegang swasta dinilai kurang efektif dalam meredam fluktuasi harga.
Menurut Amran, pendekatan serupa bisa diterapkan pada distribusi Minyakita agar pengawasan lebih terpusat dan respons terhadap kenaikan harga bisa lebih cepat.
"Kalau BUMN, (pemerintah bisa tindak), (saya bilang), 'Eh kamu minggir. Kalau enggak bisa stabilkan harga'," ujarnya.
Meski membuka peluang penyaluran 100 persen melalui BUMN, Amran menegaskan pelaku usaha tetap dilibatkan dalam rantai pasok.
Peran BUMN lebih difokuskan sebagai penanggung jawab utama distribusi, sementara pelaku usaha, termasuk UMKM, tetap diberi ruang di lini hilir.
"Ya boleh, enggak masalah (pengusaha) protes. Yang penting harga stabil. Kan dari pengusaha langsung ke BUMN. Semuanya pengusaha. Justru pengusaha-pengusaha kecil kita bantu," kata dia.
Wacana ini mencuat di tengah kondisi pasokan Minyakita yang sempat seret di sejumlah daerah. Sejumlah pedagang mengaku tidak mendapatkan pasokan bahkan hingga beberapa bulan yang kemudian berdampak pada kenaikan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).
Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan harga rata-rata nasional Minyakita mencapai Rp15.961 per liter, melampaui HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
Sementara itu, minyak goreng curah dan kemasan premium juga mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.
Di sisi lain, Mendag Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan peningkatan kuota penyaluran melalui BUMN di atas batas minimal 35 persen. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Saat ini, distribusi Minyakita melalui BUMN dibagi ke beberapa entitas, antara lain Perum Bulog, ID Food, dan PT Agrinas Palma Nusantara. Namun keterbatasan pasokan dan beban penugasan lain membuat distribusi belum optimal di lapangan.
(sfr/sfr)
Add
as a preferred source on Google
