1 hour ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah memastikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah tersalurkan penuh. Hingga 4 Mei 2026, total Rp10,65 triliun telah dicairkan 100 persen untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
Penyaluran TKD dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebesar Rp4,38 triliun (40 persen) disalurkan pada 27 Februari 2026, tahap kedua Rp3,19 triliun (30 persen). Sementara tahak ketiga sebesar Rp3,06 triliun (30 persen) disalurkan pada 4 Mei 2026.
Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tanpa syarat salur, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Realisasi ini sekaligus memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah terdampak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Secara rinci, Aceh menerima tambahan TKD senilai Rp1,65 triliun, Sumatra Utara Rp6,35 triliun, dan Sumatra Barat Rp2,63 triliun.
Seluruhnya telah tersalurkan penuh hingga ke pemerintah kabupaten/kota, mencakup tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Untuk Aceh, sebanyak 8 kabupaten/kota yang terdampak parah juga mendapatkan tambahan sebesar Rp287 miliar dari mekanisme hibah yang disalurkan sejumlah kabupaten/kota di Sumut dan Sumbar.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian mengatakan kebijakan tambahan TKD ini merupakan langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah terdampak.
"Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata," ujar Tito di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah tidak hanya menyasar daerah yang terdampak langsung, tetapi seluruh daerah dalam satu provinsi agar proses pemulihan dapat berjalan lebih terintegrasi.
"Kalau hanya daerah terdampak saja angkanya sekitar Rp8 triliun, tapi Presiden memutuskan semuanya diberikan. Ini bentuk keberpihakan terhadap percepatan pemulihan," tambahnya.
Tito menegaskan dampak penyaluran TKD sudah mulai terlihat di lapangan. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan kini kembali beroperasi secara fungsional.
Kemudian, distribusi logistik tidak lagi mengalami hambatan, serta layanan dasar masyarakat seperti listrik, BBM, dan aktivitas pasar rakyat telah kembali berjalan di sebagian besar wilayah.
"Per hari ini kami melihat sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan bisa dilewati, logistik tidak ada masalah, listrik dan pasar juga sudah berjalan," jelasnya.
Dengan dukungan fiskal yang telah tersalurkan secara penuh, pemerintah daerah kini berada pada fase percepatan pemulihan yang lebih masif.
Pembangunan hunian tetap, pemulihan fasilitas publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat terdampak dipastikan berjalan lebih cepat seiring tersedianya anggaran yang memadai.
(inh)
Add
as a preferred source on Google
