1 week ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Satuan Tugas (satgas) khusus penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Usulan itu disampaikan Said Iqbal dalam acara Sarasehan Ekonomi dengan Prabowo di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).
Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyuarakan usulan agar pemerintah mendirikan Satgas PHK yang melibatkan unsur pemerintah, serikat buruh, akademisi, hingga BPJS Ketenagakerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kehadiran satuan tugas ini dinilai penting sebagai upaya menghadapi ancaman gelombang PHK massal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menanggapi usulan tersebut, Prabowo secara terbuka menyatakan sepakat dan mengapresiasi inisiatif dari Said Iqbal. Ia bahkan meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti pembentukan Satgas PHK tersebut.
"Yang lebih saya tertarik usulnya si Pak Said ini ya adalah Satgas PHK. Ini suatu usul yang sangat baik. Saya terima kasih," ujar Prabowo.
Prabowo juga menyebut dirinya sangat menghargai usulan pembentukan Satgas PHK tersebut, karena bisa menjadi instrumen pemerintah untuk mengantisipasi sekaligus mencari solusi atas potensi lonjakan PHK ke depan.
Menurutnya, Satgas PHKnantin
ya harus melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah, serikat buruh, akademisi, hingga BPJS Ketenagakerjaan.
"Saya kira bentuk Satgas PHK segera. Libatkan pemerintah, libatkan Serikat Buruh, libatkan dunia akademi ya, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya. Satu Satgas kita antisipasi," tegasnya.
"Tapi saya ingin yakinkan ya kepada seluruh unsur Serikat Buruh, saya sangat yakin, saya sangat berkeyakinan, percaya saya dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, negara kita harus dikelola sebagai satu keluarga," imbuh Prabowo.
Selain membentuk Satgas PHK, Prabowo menegaskan komitmennya untuk melindungi dan membantu para buruh atau pekerja yang menjadi korban PHK. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah, kata Prabowo, adalah memperpanjang perlindungan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari sebelumnya tiga bulan menjadi enam bulan.
"Kalau memang terlantar, kita akan lindungi, kita akan bantu, dan sudah pada tidak boleh terlalu risau khawatir. Perlu, ya kalau orang tidak khawatir mungkin orangnya itu enggak normal, benar enggak? Jadi kita waspada perlu, tapi saya ingatkan kita punya kekuatan," jelasnya.
Ia juga memastikan Satgas PHK yang dibentuk nantinya tidak hanya mencatat data PHK, tetapi juga bertugas menghubungkan para korban PHK dengan peluang kerja baru.
Prabowo menyebut pemerintah tengah merancang sejumlah proyek besar, seperti tambak ikan di pantai utara Jawa hingga pengembangan pertanian, untuk menciptakan lapangan kerja baru.
"Satgas PHK cari posko yang bagus, kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match, dan pemerintah akan bantu," tegas Prabowo.
Menurutnya, Satgas PHK bisa menjadi jembatan penting untuk memastikan setiap korban PHK mendapatkan perlindungan dan kesempatan kerja yang layak, meski mungkin penempatannya tak selalu di daerah asal pekerja tersebut.
"Tapi kalau memang benar ada perusahaan yang PHK yang ada di Jawa, ya kita tawarkan yang PHK saya bisa salurkan Anda bekerja, tapi mungkin di Kalimantan atau di Halmahera atau di Waingapu atau di Merauke. Dari situ, 'oh tidak mau, saya hanya mau di Brebes', ya tidak bisa dong," ujar Prabowo.
Prabowo pun menegaskan bagi dirinya, melindungi dan membantu buruh bukan sekadar kewajiban, melainkan kehormatan sebagai seorang pemimpin.
"Yang penting bagi saya, karyawan, buruh itu anak bangsa harus kita lindungi, harus kita jaga. Ini bagi saya ini bukan apa-apa, ini kehormatan saya. Kehormatan saya, saya tidak mau jadi pemimpin ya kan, di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah," tegasnya.
(del/agt)
