20.000 Rumah Subsidi Disiapkan untuk Buruh pada 1 Mei 2025 (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan sebanyak 20.000 rumah subsidi untuk buruh yang tersebar di seluruh Indonesia.
Maruarar Sirait mengatakan, peran buruh dinilai sangat penting dan menjadi tulang punggung pembangunan nasional serta berhak mendapatkan kado terbaik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jelang Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 mendatang berupa bantuan perumahan layak huni dan berkualitas.
"Rumah untuk para buruh ini merupakan kado terbaik Presiden Prabowo Subianto untuk buruh. Kami targetkan tanggal 1 Mei 2025 mendatang siap serah terima rumah subsidi untuk buruh," ujarnya di Kantor Kementerian PKP, Jumat (11/4/2025).
1. Rumah Buruh
Pada kesempatan itu, Menteri PKP menjelaskan, program rumah untuk buruh ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian PKP agar memperhatikan rakyat kecil dan pekerja informal dalam memastikan penyediaan perumahan untuk mereka. Adanya rumah untuk buruh menunjukkan bahwa negara hadir untuk menyediakan rumah sebanyak 20.000 rumah layak huni berkualitas bagi buruh di seluruh wilayah Indonesia.
"Saya juga menekankan faktor lokasi dan juga kualitas rumah yang menjadi sangat penting yang akan diberikan untuk para buruh ini. Alokasi rumah subsidi FLPP bagi MBR sebanyak 20.000 unit untuk buruh, hal ini sebagai komitmen kami sebagaimana amanat Presiden Prabowo, Program 3 Juta Rumah rakyat yakni membangun dan merenovasi rumah harus menyasar semua lapisan masyarakat," katanya.
2. Hari Buruh
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan rencana penyerahan kunci yang disepakati sebagai awalan adalah 100 unit rumah yang akan dilaksanakan tanggal 1 Mei 2025 yang bertepatan dengan Hari Buruh dengan titik lokasi perumahan yang akan ditentukan oleh Kementerian PKP yakni sekitar 3 sampai 4 titik di sekitar Jakarta. Selain itu, juga menegaskan bahwa rakyat termasuk para buruh ini wajib mendapatkan rumah subsidi yang layak huni serta berkualitas.
"Untuk mewujudkan rumah buruh yang layak huni dan berkualitas tentu dibutuhkan pengembang yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam melaksanakan pembangunan hunian dan dipastikan sesuai dengan data BPS dan tepat sasaran," sambungnya.
