8 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Sekitar 500 ribu pengemudi taksi dan ojek online (ojol) dari seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada hari ini, Selasa (20/5). Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding melanggar regulasi pemerintah.
Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan aksi ini merupakan bagian dari 'Aksi Akbar 205' yang melibatkan aliansi pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) dari berbagai wilayah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera, hingga Kalimantan.
Lokasi aksi dan potensi gangguan lalu lintas
Aksi dipusatkan di sejumlah titik strategis di Jakarta, antara lain Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan DPR RI. Para peserta aksi juga akan menyasar kantor-kantor aplikator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Unjuk rasa dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB dan berlangsung hingga selesai. Raden Igun mengimbau masyarakat Jakarta untuk menyesuaikan waktu bepergian agar tidak terjebak kemacetan akibat padatnya massa aksi.
"Massa ojol Garda R2 gabungan R4 akan menyebar ke seluruh wilayah kota Jakarta secara masif mencari lokasi-lokasi berkaitan dengan tempat layanan perusahaan aplikasi," jelas Raden Igun.
Layanan ojol lumpuh seharian
Aksi ini disertai pemadaman aplikasi oleh para pengemudi selama 24 jam penuh. Layanan transportasi penumpang, pengiriman makanan, hingga kurir barang tidak tersedia mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.
Garda Indonesia menyebut lebih dari 25 ribu driver dari Pulau Jawa dan Sumatera sudah mulai berkumpul di sejumlah basecamp komunitas ojol sejak Senin (19/5) malam.
"Kami mengimbau untuk masyarakat luas di Jakarta dan hampir seluruh Indonesia agar sementara dalam satu hari saja untuk tidak melakukan pemesanan layanan ojol R2 dan R4 sebagai upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan bersama," tulis Raden Igun.
Lima tuntutan utama pengemudi ojol
Dalam aksi tersebut, para pengemudi menyuarakan lima tuntutan utama. Pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.
Kedua, mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.
Ketiga, menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen. Keempat, meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.
Kelima, menuntut agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Menhub panggil aplikator
Dudy menanggapi aksi ini dengan memanggil perwakilan empat aplikator utama, GoTo, Grab, Maxim, dan inDrive, pada Senin (19/5) di Jakarta.
Dalam diskusi terbuka di hadapan media, Dudy menanyakan langsung apakah benar aplikator mengambil potongan lebih dari 20 persen
Bantahan dari aplikator
Direktur GoTo Catherine Hindra Sutjahyo dan Chief of Public Affairs Grab Tirza R Munusamy kompak menyatakan potongan sebesar 20 persen dilakukan sesuai Kepmenhub KP 1001/2022. Mereka menjelaskan biaya layanan aplikasi sering disalahartikan sebagai potongan dari penghasilan mitra.
"Potongan hanya 20 persen dari tarif perjalanan, bukan dari total biaya termasuk promo atau biaya jasa aplikasi," ujar Catherine.
Perwakilan Maxim Muhammad Rafi Assagaf mengingatkan permintaan pengemudi agar potongan diturunkan menjadi 10 persen akan mengganggu operasional dan inovasi perusahaan.
"Hemat saya, 10 persen akan berdampak besar pada keberlanjutan sistem transportasi online," ucap Rafi.
Business Development inDrive Ryan Rwanda menyatakan perusahaannya telah menerapkan potongan rendah sejak awal, yaitu 11,7 persen untuk mobil dan 9,99 persen untuk motor.
Menhub Dudy juga menyoroti keluhan pengemudi terkait promo seperti 'argo goceng' (aceng). Catherine dari GoTo menegaskan promo tersebut tidak mengurangi pendapatan mitra karena disubsidi oleh perusahaan.
"Promo seperti diskon ditanggung oleh jatah perusahaan, bukan mitra," ujar Catherine.
Grab juga menyampaikan seluruh layanan promo bersifat opsional.
"Pengemudi tidak wajib ikut program slot atau prioritas," kata Tirza.
Mereka berharap layanan tidak sepenuhnya lumpuh. Grab menyatakan sistem akan otomatis mengalihkan order ke mitra yang masih aktif.
GoTo menegaskan komunikasi internal akan terus dilakukan untuk menjaga kestabilan layanan. Sementara itu, Maxim meminta mitranya tetap melayani konsumen dengan bijak.
Ancaman aksi lanjutan
Ketua Garda Indonesia menegaskan aksi 205 bisa jadi awal dari gerakan lanjutan bila pemerintah tidak segera menindaklanjuti tuntutan yang dibawa pada hari ini.
"Kalau pemerintah tetap diam, kami siap bertindak lebih keras dan tegas," ujar Raden Igun.
(del/sfr)
