5 hours ago
1
CNN Indonesia
Jumat, 23 Mei 2025 18:32 WIB
Alva menilai bukan cuma produsen yang butuh kepastian soal subsidi motor listrik, konsumen juga perlu. (CNNIndonesia/Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia --
Alva meminta pemerintah memberi kejelasan terkait nasib subsidi motor listrik di Indonesia. Menurut perusahaan selain produsen, konsumen juga butuh kepastian.
"Jadi kalau dari Alva tentu kami berharap ada kejelasan dari sisi pemerintah terkait apakah kebijakan soal insentif ini ada apa tidak, dan kalau iya mekanismenya seperti apa," kata Putu Swaditya Yudha, Chief Marketing Officer Alva, di pabrik Cikarang, Jawa Barat, Kamis Jumat (23/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agar bisnis motor listrik kembali menggeliat, ia mengatakan calon konsumen butuh kepastian. Jika hanya digantung tanpa kejelasan kapan bakal memberi subsidi, dikhawatirkan malah membuat masyarakat menunda pembelian.
"Jadi supaya ada kejelasan untuk konsumen sebenarnya. Itu harapan dari Alva," kata Putu.
Pemerintah sebelumnya telah menggelontorkan subsidi Rp7 juta per unit mulai 2023 dan dipahami sempat membuat produsen kebanjiran pesanan.
Namun pemerintah menilai pemberian subsidi ini kurang berhasil sehingga kuotanya dipangkas hingga menjadi 60 ribu pada 2024. Sejak saat itu subsidi dihentikan dan posisinya kini menggantung.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sempat menyatakan tengah membahas kelanjutan subsidi motor listrik untuk 2025 namun menjelaskan skemanya belum pasti sama.
Kemenperin belum lama ini mengungkap usulan insentif diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 12 persen untuk motor listrik. Insentif itu buat kendaraan listrik roda dua dan tiga serta memiliki dua kategori.
Kategori pertama kendaraan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen yang memiliki baterai jenis Sealed Lead Acid (SLA) diberikan insentif PPN DTP 6 persen.
Pada kategori kedua pemberian insentifnya lebih besar yaitu 12 persen untuk TKDN di atas 40 persen yang menggunakan baterai lithium.
Usulan insentif baru ini sudah diajukan melalui proposal ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sejak November 2024. Namun sejauh ini belum ada regulasi baru yang terbit sebagai payung hukum untuk diberlakukan.
(ryh/fea)
