Anak Buah Kena OTT KPK, Dody: Evaluasi Seluruh Pejabat PU Tunggu Restu Prabowo (Foto Ilustrasi: Freepik)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sejumlah orang ditangkap dalam operasi senyap KPK itu, salah satunya Kadis PUPR Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.
Merespons hal itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengatakan pihaknya menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kalau kemudian minggu depan saya mendapat restu Presiden, saya akan mengevaluasi eselon 1,2,3 seluruhnya sampai dengan pejabat pembuat komitmen,” kata Dody, Minggu (29/6/2025).
Soal evaluasi ini, Dody mengatakan bukan bentuk sebagai ultimatum. Ia pun menegaskan, hal tersebut harus menunggu restu dari Presiden Prabowo.
“Bukan ultimatum lah, mungkin udah beberapa bulan sudah seharusnya evaluasi. Tapi kan melakukan evaluasi harus ada restu dari Presiden,” jelas dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting (TOP) dan 4 tersangka lain langsung mengenakan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek jalan di PUPR Provinsi Sumut dan di Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.
