Jakarta, CNN Indonesia --
Upaya mempercepat pembangunan 1.000 dapur makan bergizi gratis (MBG) segmen pesantren terus dilakukan. Terbaru, tiga stakeholder menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman di kantor Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kamis (19/6).
MoU tersebut ditanda tangani oleh Direktur Utama PIP Ismed Saputra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang diwakili oleh Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan, dan Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (KPPM RI) Baddrut Tamam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada awak media, Baddrut Tamam menyampaikan, MoU tersebut dalam rangka percepatan pembangunan dapur MBG segmen pesantren. Sebelumnya, pihaknya telah meluncurkan program pembangunan 1000 MBG segmen pesantren di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Senin (26/5). Launching tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar.
"Penandatanganan MoU ini dalam rangka percepatan pembangunan 1000 MBG pesantren," kata Baddrut Tamam di Jakarta, Kamis (19/6).
Dijelaskan bahwa pembangunan 1000 MBG pesantren terlaksana berkat kerjasama tiga instansi, yakni Kemenko PM melalui KPPM RI, BGN, dan Kementerian Keuangan melalui PIP. Kerja sama ini dalam rangka percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni makan bergizi gratis.
"Ada tiga tujuan utama pembangunan MBG pesantren ini. Pertama, membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis," jelas pria yang akrab disapa Mas Tamam itu.
"Kedua, melayani pesantren. Mulai dari memenuhi gizi seimbang santri, melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, serta mewujudkan pesantren mandiri," tambahnya.
Tujuan ketiga, yakni menciptakan generasi unggul masa depan. Dengan memenuhi gizi seimbang santri, diharapkan akan lahir generasi hebat dari pesantren. Mereka kelak yang akan meneruskan perjuangan memimpin bangsa di masa yang akan datang.
"Kami harapkan akan lahir generasi unggul dari pesantren yang akan menjadi pemimpin, penggerak pembangunan dan siap mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," tukas mantan Bupati Pamekasan periode 2018-2023 tersebut.
Sementara itu, Direktur Utama PIP Ismed Saputra menyampaikan, program MBG patut didukung dengan kolaborasi, utamanya antar lembaga pemerintah. Melalui skema pembiayaan UMKM, pesantren diharapkan dapat dengan mudah membangun Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi motor utama jalannya program MBG.
"PIP dapat men-support melalui pelaksanaan tugas dan fungsi PIP dalam ekosistem Pembiayaan UMKM," jelas Ismed.
Sementara itu, Deputi bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan turut mengapresiasi inisiasi kerja sama ini. Saat ini sudah ada sekitar 1.800 SPPG dan sebagian besar masih mengandalkan pembiayaan mandiri.
"Kami berharap kegiatan ini dapat mempercepat pembangunan SPPG yang berdampak dalam menggerakkan UMKM pemasok SPPG di lingkungan pesantren sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat," tegasnya.
(tim/ugo)