6 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkata terpaksa membayar bunga bank meskipun anggaran hanya dianggurkan oleh kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah.
Dengan alasan itu, Purbaya mendorong kementerian, lembaga, ataupun pemda merealisasikan belanja dan mengurangi dana yang mengendap di bank.
"Kalau enggak (dipakai), kan uangnya nganggur. Satu, saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai," kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena setiap rupiah yang kita anggarkan itu pada dasarnya sebagian utang. Mungkin sebagian besar utang, ada komponen utangnya di situ. Kalau enggak dipakai, saya akan membayar bunga utang untuk uang yang enggak dipakai," sambungnya.
Purbaya mengatakan beban bunga utang yang ditanggung pemerintah untuk setiap dana menganggur bisa mencapai 6 persen. Menurutnya, kondisi ini justru akan menjadi beban bagi keuangan negara.
Selain itu, dana yang mengendap di bank juga tidak mendorong perputaran ekonomi.
Kementerian Keuangan mencatat dana pemerintah yang mengendap di perbankan mencapai Rp653,4 triliun per Agustus 2025. Angka ini terdiri atas dana pemerintah pusat Rp399 triliun dan pemerintah daerah Rp254,4 triliun.
Dana mengendap di pemerintah pusat dan daerah ini terdistribusi dalam tiga pos simpanan, di antaranya giro sebesar Rp357,4 triliun, tabungan Rp10,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp285,6 triliun.
Purbaya mengatakan ia akan memantau penyerapan anggaran hingga pertengahan tahun depan. Jika penyerapan kementerian/lembaga tidak optimal, maka akan dipindahkan ke program lain.
"Sekarang kan akhir Oktober, jadi pertengahan tahun depan kami akan asesmen, ekstrapolasi sampai akhir tahun. Begitu enggak bisa belanjain, di pertengahan tahun sudah kami realokasikan untuk program-program yang lebih cepat, lebih siap, dan lebih bermanfaat bagi perekonomian kita," kata Purbaya.
(fby/dhf)
