6 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Pusat Statistik (BPS) ikut menyoroti kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pada awal 2025 dan membandingkannya dengan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya merekam data ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Hasil yang dicatat pada Februari 2025 itu kemudian dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu.
"Hasil Sakernas juga mencatat penduduk usia kerja yang mengalami PHK dan saat ini masih menganggur itu dari lapangan usaha industri dan perdagangan. Jadi, kita bisa melihat itu (kasus PHK)," beber Amalia dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BPS mencatat ada 216,79 juta orang dalam kelompok penduduk usia kerja (kelompok umur 15 tahun dan lebih). Sedangkan mereka yang berstatus angkatan kerja (Penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari kerja) mencapai 153,05 juta orang, naik 3,67 juta orang dibandingkan Februari 2024.
Per Februari 2025, sebanyak 145,77 juta orang dari angkatan kerja sudah mendapatkan pekerjaan, sementara 7,28 juta orang lainnya masih menganggur.
"Ada yang keluar, tidak bekerja. Ada juga yang kemudian dia masuk kepada angkatan kerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Itu yang terekam di dalam 7,28 juta orang yang menganggur," bebernya.
"Penambahan jumlah orang menganggur dibandingkan Februari 2024 adalah sebesar 83.450 sepanjang Februari 2025. Kalau kita bandingkan dengan angkanya Kemnaker yang juga berdasarkan laporan dari daerah, ini angkanya sudah hampir mirip, sekitar 80 ribu (korban PHK)," ungkap Amalia.
BPS menegaskan perhitungan jumlah pengangguran yang dilakukan mereka merujuk pada definisi milik Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Pengangguran versi Sakernas juga memasukkan kategori lulusan baru yang mencari kerja, ibu rumah tangga pencari pekerjaan, dan lain-lain.
"Perbedaan jumlah PHK antara hasil Sakernas dan Kemnaker bisa jadi karena waktu periode pencatatannya dan juga perhitungan orang menganggur dalam Sakernas periode Februari 2024-Februari 2025, itulah yang kami catat," tutur Amalia merespons data baru PHK versi Kemnaker.
"Kan tadi (informasi PHK terbaru dari Kemnaker) Januari-April (2025), jadi kita perlu lihat time frame dari pencatatannya yang perlu kita cermati secara hati-hati," imbuhnya.
Pada akhir tahun lalu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengungkapkan jumlah korban PHK Januari 2024-Desember 2024 mencapai 80 ribu orang.
Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli baru menyampaikan data terbaru di DPR RI bahwa korban PHK mencapai 24.036 orang per 23 April 2025.
"Jadi, kalau ada yang bertanya, PHK year to year saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Tiga provinsi terbanyak PHK, Jawa Tengah (10.692 orang), Jakarta (4.649 orang), Riau (3.546 orang). Dan tiga sektor terbanyak adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya," jelas Yassierli dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI.
(skt/pta)
