Luhut Bantah Muatan Politis Pembatalan Mutasi Anak Try Sutrisno

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menilai tak ada muatan politis dalam pembatalan mutasi anak Jenderal purnawirawan Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

Kunto saat ini menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan). Ia sebelumnya disebut akan dimutasi menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), namun mutasi itu batal.

"Ah enggak ada gitu-gituan [muatan politis]. Itu kan bisa aja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu," kata Luhut di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).

Ketika isu itu dikaitkan dengan sikap politik Try Sutrisno yang tergabung dalam Forum Purnawirawan yang mengajukan delapan tuntutan, eks Danjen Kopassus itu menyatakan bahwa kini seluruh komponen bangsa harus kompak.

Luhut menyatakan seluruh pihak idealnya bersatu dan fokus mendukung jalannya pemerintahan ke depan.

[Gambas:Video CNN]

"Kita itu harus kompak, gitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu," ucapnya.

Pembatalan mutasi Kunto belakangan menuai sorotan. Hal itu dikaitkan dengan sikap politik ayahnya, Wakil Presiden keenam Indonesia, Try Sutrisno, yang tergabung dalam forum purnawirawan.

Pembatalan itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 yang ditetapkan 30 April 2025 dan ditandatangani Kepala Sekretaris Umum (Setum) TNI Brigjen Mohammad Sjahroni.

Surat ini sekaligus membatalkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan perubahan mutasi tersebut dilakukan usai melalui pertimbangan matang. Dalam proses rotasi jabatan, terdapat sejumlah posisi yang belum memungkinkan ditinggalkan perwira tinggi TNI terkait.

Kristomei juga menegaskan seluruh proses mutasi jabatan di lingkungan TNI murni berdasarkan kebutuhan organisasi, Tour of duty/tour of area, dan telah melalui mekanisme sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Kristomei lalu berujar "Oleh karena itu, diputuskan untuk menunda atau meralat perubahan tersebut."

(mnf/chri)