Cak Imin Disemprot DPR Usai Minta Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha Akibat Banjir Sumatera

3 hours ago 3

Cak Imin Disemprot DPR Usai Minta Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha Akibat Banjir Sumatera

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar

JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang meminta tiga kementerian seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan tobat nasuhah imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mendapat reaksi dari  Komisi IV DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto mengatakan, pernyataan itu tidak tepat dan sangat tendensius. Pernyataan tersebut juga tidak memberikan solusi terkait dengan akar masalah secara komprehensif.

"Ya, prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana seperti ini, apalagi itu keluar dari seorang Muhaimin Iskandar yang juga berada di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko PM," kata Panggah, Selasa (2/12/2025).

Pemerintah kata dia, tidak semestinya melempar tanggung jawab, dan saling menyalahkan antara kementerian.

Karena yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah proses penanganan dan langkah-langkah pencegahan secara komprehensif, agar meminimalisasi terjadinya bencana bajir dan longsor pada masa depan.

"Tidak perlu salah lempar tangung jawab dan saling menyalahkan, yang terpenting kita harus dalam kesadaran hidup di wilayah rawan bencana, untuk diantisipasi dengan pembenahan menyeluruh terhadap pencegahan potensi bencana baik banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa, dll," ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa bencana longsor dan banjir yang terjadi di mana-mana salah satu faktor penyebab ialah pengundulan hutan tutup, selain karena faktor tingginya curah hujan.

"Bencana banjir ini salah satunya akibat penggundulan hutan, tutupan, selain karena curah hujan yang ekstrem, misalnya, sebagai contoh hutan di Jawa seluas kurang lebih 2,4 juta hektare, di mana saat ini separuh dari luasan itu sudah menjadi lahan terbuka, dan ini akibat dari akumulasi permasalahan pada masa lalu yang tidak kunjung diselesaikan secara komprehesif dan menyeluruh," tuturnya.

Read Entire Article
Sinar Berita| Sulawesi | Zona Local | Kabar Kalimantan |