CT Kenang Arahan SBY soal 'Diet' APBN: Asal Kantong Rakyat Tebal

1 day ago 3

CNN Indonesia

Minggu, 13 Apr 2025 13:46 WIB

Chairul Tanjung membahas soal efisiensi anggaran pemerintah sembari mengenang 'diet' APBN pada masa presiden SBY. Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung menghadiri acara diskusi yang digelar oleh The Yudhoyono Institute (TYI) di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta, Minggu (13/4). (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim)

Jakarta, CNN Indonesia --

Founder sekaligus Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, menekankan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah agar tepat sasaran dan memangkas pengeluaran yang tidak diperlukan.

Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menurut pria yang kerap disapa CT, langkah tersebut perlu dilakukan.

Hanya saja CT menegaskan efisiensi wajib dilakukan pada anggaran-anggaran yang benar-benar tidak diperlukan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya setuju betul dan mendukung, penghematan itu perlu. Tapi yang memang tidak diperlukan. Tapi yang diperlukan jangan dilakukan penghematan," ucap CT dalam acara The YudhoyonoInsitute 'Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global' di Ballroom Grand Sahid Jaya, Minggu (13/4).

CT menilai kebijakan efisiensi anggaran bukan baru kali ini saja dilakukan pemerintah Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono pernah menerapkan hal serupa ketika masih menjabat sebagai persiden.

Ketika itu SBY meminta efisiensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan perekonomian rakyat tetap terjaga.

"Saya ingat betul guidance Pak SBY waktu saya di pemerintahan. Biarkan kantong pemerintah tipis asal kantong rakyat tebal," kata CT mengungkap pesan SBY.

Sementara Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Chatib Basri, mengatakan efisiensi anggaran merupakan langkah tepat pemerintah, namun nilai anggaran hasil efisiensi perlu segera dieksekusi.

Ia menilai eksekusi penggunaan anggaran efisiensi perlu dialokasikan segera untuk sejumlah sektor yang memiliki dampak luas terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Jika tidak maka pemerintah sama seperti meminjam uang kepada perbankan melalui langkah efisiensi.

"Kalau eksekusinya baru muncul tahun depan, maka ini kita mirip pinjam uang dari bank, kita growth down, sudah turun, sudah bayar bunga, tapi tidak invest. Itu cost-nya mahal sekali. Jadi harus dipikirkan. Satu yang multiplier tinggi, yang kedua adalah sektor yang bisa dieksekusi segera," jelasnya.

(nva/pta)

Read Entire Article
Sinar Berita| Sulawesi | Zona Local | Kabar Kalimantan |