1 day ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Chairman CT Corp Chairul Tanjung atau CT buka suara merespons wacana Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor.
CT menilai harus ada tim khusus yang menggarap implementasi wacana tersebut.
Menurutnya, harus ada tim untuk memastikan mana saja komoditas yang bisa dihapuskan sistem kuotanya, lalu diganti dengan skema tarif untuk menjaga kepentingan dalam negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seharusnya ada tim yang menggarap apa yang sebenarnya kuota-kuota ini bisa dihapuskan, diganti dengan sistem tarif yang memastikan bahwa produksi dalam negeri terjaga tapi sustainability kebutuhan masyarakat terjaga, harga terjaga dan tidak ada sinkess of economy," kata CT dalam acara The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (13/4).
Presiden Prabowo Subianto ingin membuka keran impor daging dan komoditas lainnya sebebas-bebasnya di tengah beban tarif impor tinggi 32 persen dari AS.
Mulanya, ia mengkritik keberadaan persetujuan teknis (pertek) yang menghambat gerak pengusaha. Prabowo menegaskan semua pertek tak boleh ada lagi tanpa ada restu presiden.
"Saya minta, ada menteri pertanian, menteri perdagangan, gak usah ada kuota-kuota (impor) apalagi semua. Enggak ada kuota-kuota itu!" tegasnya dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/4).
"Siapa mau impor daging, silakan! Siapa saja boleh impor. Mau impor apa? Silakan! Buka saja (keran impor). Rakyat kita pandai kok," sambung Prabowo.
Ia menganggap selama ini justru kuota impor menjadi 'permainan'. Prabowo mencontohkan bagaimana skema tersebut justru hanya menunjuk sejumlah perusahaan tertentu.
"Enak saja (khusus kuota untuk beberapa perusahaan)! Sudahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jangan pakai-pakai praktik itu lagi!" bebernya.
Di lain sisi, sang Kepala Negara menyoroti bagaimana keberadaan pertek selama ini bahkan lebih ngeri dibandingkan peraturan presiden (perpres). Prabowo bertekad ingin memudahkan pengusaha.
Ini sejalan dengan beban tarif impor tinggi dari Amerika yang dibebankan kepada Indonesia. Menurutnya, aksi Trump justru membuat Indonesia bakal lebih efisien.
"Dia (Donald Trump) maksa kita supaya kita ramping, efisien, supaya kita tidak manja. Jadi, ini benar-benar kesempatan," jelasnya.
"Pertek-pertek, apa itu pertek? Kadang-kadang pertek itu lebih galak dari keputusan presiden. Gak ada lagi pertek-pertek! Pokoknya pertek dikeluarkan kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia," tutup Prabowo.
(pta)
