Indonesia punya sejumlah pekerjaan rumah sebagai pemasok nikel terbesar di dunia. (Foto: Okezone.com/Reuters)
JAKARTA – Indonesia punya sejumlah pekerjaan rumah sebagai pemasok nikel terbesar di dunia. Pasalnya, belum banyak perusahaan tambang nikel yang memahami aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social and governance (ESG).
Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati, mengungkapkan bahwa dari sekitar 4.500 pemegang izin usaha pertambangan (IUP), kurang dari 10% yang memahami ESG.
"Sebagai gambaran, kita punya 4.500 izin usaha pertambangan. Barangkali yang memahami aspek ESG itu kurang dari 10%, yang besar-besar. Sisanya adalah izin usaha pertambangan yang kecil-kecil, yang bahkan nggak paham. Itu tantangan kita," ucap Siti, Selasa (14/10/2025).
Menurut Siti, penerapan prinsip-prinsip ESG pada subsektor pertambangan minerba dibutuhkan untuk pengendalian dampak pada lingkungan dan sosial. Penerapan ESG adalah salah satu tantangan sekaligus peluang untuk keberlanjutan usaha dan peningkatan daya saing.
Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menilai bahwa pemerintah harus membuat payung hukum untuk penerapan ESG pada perusahaan tambang. Regulasi ini dibutuhkan agar perusahaan terpacu dan wajib menjalankan ESG.
"Karena ESG ini harus diatur dalam aturan, regulasi. Karena kenapa? Berbicara punishment, berbicara sanksi, dan berbicara kewajiban. Itu saja sih. Jadi kita lagi kasih masukan ke pemerintah, mudah-mudahan bisa selesai," ucap Meidy.
Meidy menambahkan bahwa penerapan ESG itu harus sesuai dengan kondisi Indonesia, namun tetap dapat diterima pasar internasional.
Sementara itu, Chief Executive Officer Landscape Indonesia, Agus Sari, mengungkapkan bahwa posisi nikel dalam struktur perekonomian Indonesia makin signifikan. Hal ini tercermin dalam kontribusinya terhadap perekonomian di daerah-daerah lokasi tambang serta sumbangannya terhadap kinerja ekspor nasional.
