Daya beli masyarakat masih menjadi hambatan sektor properti hingga kuartal III-2025. (foto: Okezone.com)
JAKARTA - Daya beli masyarakat masih menjadi hambatan sektor properti hingga kuartal III-2025. Kebijakan fiskal pemerintah dan moneter bank sentral dinilai dapat mendorong pertumbuhan marketing sales properti di sisa tahun ini.
Dalam riset Panin Sekuritas bertajuk 'Property: Stabilizing the Ground', terdapat masalah struktural pada pasar tenaga kerja dan rasio kemampuan konsumen dalam membeli rumah.
"Pelemahan daya beli properti dapat tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang trennya terus melambat. IHPR pada kuartal II/2025 tumbuh hanya 0,9% secara tahunan, turun dari 1,76% pada kuartal II/2024," kata analis Panin Sekuritas, Aqil Triyadi, dikutip Selasa (28/10/2025).
Ia menjelaskan, penurunan daya beli juga disebabkan terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hanya sekitar 824 ribu lapangan kerja tercipta pada 2024, sementara penambahan angkatan kerja mencapai 3–4 juta orang per tahun.
Kondisi ini dinilai membuat kompetisi kerja semakin ketat dan berimbas pada lemahnya kemampuan membeli rumah.
"Padahal rata-rata penambahan angkatan kerja 3–4 juta orang per tahun," jelasnya.
Dari sisi kualitas pekerjaan, proporsi pekerja penuh waktu di Indonesia menurun menjadi 66,19% per Februari 2025, sementara pekerja setengah menganggur meningkat menjadi 25,81%.
Menurutnya, perubahan struktur ini berdampak langsung pada permintaan hunian di segmen menengah dan bawah yang menjadi penopang utama pasar properti domestik.
Selain faktor ketenagakerjaan, tingginya rasio harga rumah terhadap pendapatan juga menekan minat beli masyarakat.
Berdasarkan data Panin Sekuritas, harga rata-rata rumah di Indonesia mencapai sekitar Rp17 juta per meter persegi, sedangkan pendapatan rata-rata masyarakat hanya sekitar Rp37 juta per tahun.
Dengan demikian, rasio harga rumah terhadap pendapatan mencapai 46%.
Mengutip data World Population Review, Indonesia memiliki rasio housing mortgage as percent to income sebesar 189% pada 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia 60%, India 119%, dan Singapura 131%.
"Kondisi ini menunjukkan keterjangkauan perumahan di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara tetangga," jelasnya.
