5 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Ekonom ramai-ramai memproyeksi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran di Indonesia bakal menjamur di 2025 imbas perang dagang yang dikobarkan Presiden AS Donald Trump.
Salah satu proyeksi disampaikan Kepala Center Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman. Ia memprediksi tingkat pengangguran di 2025 akan naik ke 5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang masih berada di level 4,91 persen.
"Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini memang jobless growth. Karena tidak membuka lapangan usaha baru dengan tentu struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor informal dan padat karya yang produktivitas rendah," bebernya dalam Diskusi Universitas Paramadina secara virtual, Senin (28/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kondisi kebijakan Trump (tarif resiprokal) yang kemudian akan mempengaruhi kinerja ekonomi. Bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi (terdampak) dan banyak sekali yang akan terimbas," tegas Rizal.
Rizal mengatakan tingkat pengangguran itu kemudian bakal naik lagi ke 5,1 persen terhadap PDB pada 2026. Lalu, stagnan atau bertahan cukup lama hingga 2028 mendatang.
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah juga mengungkapkan proyeksi yang mirip. Ia menyoroti bagaimana gelombang PHK yang bakal terus terjadi. Gelombang PHK sejatinya sudah terlihat sejak awal tahun ini.
"Pasar ketenagakerjaan Indonesia pada 2025 ini masih diwarnai oleh maraknya PHK, melanjutkan apa yang terjadi pada 2024. Diperkirakan gelombang PHK di 2025 akan lebih besar dibandingkan 2024, baik itu dari skala maupun jumlah," wanti-wanti Piter.
Pada akhirnya, PHK dan pengangguran yang bertambah banyak membuat daya beli masyarakat menurun. Piter menyebut kelompok kelas menengah ke bawah menjadi yang paling terdampak.
Ia turut mengkritik pihak-pihak yang masih membantah daya beli masyarakat sedang turun dengan menunjukkan antrean pemesanan mobil listrik. Menurutnya, jelas ada terjadi pelemahan di tengah-tengah masyarakat.
"Dengan adanya PHK, tentunya banyak kelompok masyarakat yang kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan mengalami penurunan daya beli. Walaupun, ini seringkali pada tataran tertentu itu diingkari. Kita masih dalam posisi denial, mengingkari bahwa kondisinya mengalami penurunan daya beli," tuturnya.
"Kita tidak menyatakan secara keseluruhan semua orang mengalami penurunan daya beli. Penurunan daya beli itu umumnya terjadi pada kelompok menengah bawah ... Bukan berarti akan terlihat pada kelompok kaya, kelompok kaya ya semakin kaya saja. Bahkan, ketika kita mengalami pandemi (covid-19), kelompok kaya kekayaannya justru meningkat," kritik Piter.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengkritik bagaimana masih banyak masyarakat Indonesia yang menerima gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Ia mencatat hanya 36 persen pekerja formal Indonesia mengantongi gaji di atas UMP atau UMK.
Rizal mempertanyakan apa biang kerok sedikitnya warga Indonesia yang mendapatkan gaji layak. Ini termasuk indikasi perusahaan-perusahaan sengaja tidak patuh terhadap aturan ketenagakerjaan.
"Apakah memang karena kebanyakan perusahaan tidak comply, berusaha untuk tidak memenuhi upah minimum? Atau mungkin upah minimumnya memang ketinggian, terlalu tinggi, sehingga hanya sedikit yang bisa mencapainya?" ucap Rizal mempertanyakan.
"Itu menyebabkan kondisi industrial development-nya menjadi semakin tidak menjanjikan lagi ... Hal-hal seperti ini pun perlu kita lihat, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dianggapnya memberikan kesejahteraan rakyat ternyata malah menyusahkan masyarakat karena ada unintended consequences," tegasnya.
Indonesia masih dihantam tarif dagang yang diumumkan Trump pada 2 April 2025 lalu. Besaran yang ditetapkan untuk Indonesia adalah 32 persen dan belum ada update resmi dari AS, walau Indonesia telah melakukan negosiasi awal.
Sementara itu, implementasi tarif resiprokal ditunda oleh Trump selama 90 hari sejak 9 April 2025. Tarif yang berlaku universal saat ini adalah tambahan 10 persen untuk barang-barang impor yang masuk ke Negeri Paman Sam.
(skt/agt)
