6 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Grab Indonesia buka suara atas aksi demonstrasi ojek online (demo ojol) di Monumen Nasional, Jakarta hari ini, Senin (21/7).
Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menghargai keputusan sebagian pengemudi untuk berunjuk rasa. Dia mengimbau para pengemudi tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang merugikan pihak lain.
"Grab Indonesia senantiasa menghargai hak mitra pengemudi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Tirza melalui keterangan tertulis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tirza menyampaikan Grab terus menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk mendukung implementasi kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan mitra pengemudi, kenyamanan pengguna, dan keberlangsungan industri.
Secara spesifik, Grab mendukung rencana pemerintah menaikkan tarif ojol. Tirza menyebut sudah tiga tahun tarif ojol tidak naik, tetapi harga kebutuhan para pengemudi terus naik.
"Grab melihat bahwa kajian penyesuaian biaya jasa merupakan langkah yang tepat untuk membangun ekosistem transportasi yang lebih adil, berkelanjutan, dan mengayomi semua pihak," ucapnya.
Mengenai tuntutan para ojol untuk menurunkan biaya aplikasi menjadi 10 persen, Grab menyatakan tidak setuju. Mereka menegaskan komisi 20 persen yang diterapkan saat ini mendukung berbagai aspek bisnis.
Beberapa di antaranya layanan bantuan dan operasional 24 jam, penyediaan asuransi kecelakaan bagi mitra dan pengguna, fasilitas edukasi dan pengembangan kapasitas seperti GrabAcademy, serta beragam program kesejahteraan dan insentif.
"Sejalan dengan itu, kami memandang bahwa usulan penurunan komisi hingga 10 persen tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah asosiasi driver ojol menggelar aksi unjuk rasa di Monas, Jakarta. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pembuatan Undang-Undang Transportasi Online.
Para driver ojol juga menuntut penurunan biaya potongan aplikasi dari 20 persen menjadi 10 persen. Mereka juga meminta pemerintah melarang aplikator membuat program hemat yang merugikan pengemudi.
"Ini banyak menimbulkan masalah. Contoh yang multi order atau double order. Terakhir kemarin di Yogyakarta ada perkara, ada kasus driver online berkonflik dengan penggunanya atau pelanggannya karena terlambat mengantar makanan. Ini akibat dari adanya multi order," kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono di lokasi demonstrasi, Jakarta, Senin (21/7).
(dhf/sfr)
