Jadi Penopang Ekonomi, Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat Naik (Foto: Antara)
JAKARTA - Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) menunjukkan tren positif sepanjang kuartal pertama 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTPR mencapai 165,66 pada Maret 2025, naik dari 165,51 pada Februari.
Penguatan ini didorong oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas andalan, terutama kelapa sawit, karet, serta tembakau. Dengan capaian tersebut, subsektor perkebunan rakyat menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dibanding subsektor pertanian lainnya.
Secara tahunan, pertumbuhan NTPR bahkan lebih mencolok. Rata-rata NTPR periode Januari hingga Maret 2025 tercatat sebesar 165,00 atau melonjak 20,41% dibanding periode sama tahun 2024 yang hanya 137,03.
Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi sektor perkebunan, tetapi juga mengindikasikan peningkatan daya saing petani perkebunan rakyat di pasar domestik maupun global.
1. Jaga Keberlanjutan Industri Dalam Negeri
Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan industri dalam negeri dengan memastikan ketersediaan bahan baku hasil pertanian.
"Mendorong pemerintah membuat kebijakan yang menjamin keberlangsungan sektor ini. Tanpa dukungan regulasi, upaya hilirisasi yang saat ini digencarkan pemerintah akan sulit dicapai," ujarnya di Jakarta, Senin (5/5/2025).
2. Sektor Perkebunan Pilar Penting dalam Perekonomian RI
Eliza menjelaskan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap sekitar 45% tenaga kerja di sektor pertanian. Secara keseluruhan, sektor pertanian menyumbang sekitar 38% terhadap total tenaga kerja nasional, dan sektor perkebunan sendiri memberikan kontribusi sebesar 3–4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Lebih jauh, Eliza menyoroti peran krusial perkebunan rakyat sebagai penopang utama aktivitas ekonomi di pedesaan. “Aktivitas perkebunan rakyat memang menciptakan efek multiplier (berganda) yang baik untuk pengembangan perekonomian di desa dan juga pertumbuhan sektor-sektor jasa pendukung,” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan turut menyoroti pentingnya peran perkebunan rakyat dalam pemerataan ekonomi hingga ke wilayah pedesaan. Menurutnya, sektor perkebunan, baik milik rakyat maupun swasta, memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa jika dikelola dengan baik.
“Petani rakyat kita harus dibantu oleh pemerintah, khususnya dalam bentuk subsidi pra panen seperti pupuk, sarana produksi, dan alat mesin pertanian,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa dukungan tersebut akan meringankan beban produksi petani dan meningkatkan pendapatan mereka, terutama saat harga hasil panen tinggi. Hal ini, lanjutnya, akan berdampak positif terhadap peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani.
Lebih lanjut, Daniel juga menyoroti industri hasil tembakau dan industri makanan dan minuman sebagai sektor padat karya yang seharusnya mendapat perlindungan karena erat kaitannya dengan sektor pertanian. “Industri padat karya ini harusnya dilindungi karena jelas-jelas menyediakan lapangan kerja bagi warga. Industri yang menyerap tenaga kerja harus mendapat perlindungan dari pemerintah,” ujarnya.
