Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti (foto: dok ist)
JAKARTA – Kementerian Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Laksmi Wijayanti, meluruskan informasi terkait pernyataan Bupati Tapanuli Selatan yang beredar luas, mengenai dugaan pembukaan izin penebangan kayu di wilayah itu pada Oktober 2025.
“Informasi itu tidak benar. Menteri Kehutanan pada Juni 2025 memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Atas arahan tersebut, kami mengeluarkan Surat Dirjen PHL No. S.132/2025 pada 23 Juni 2025 untuk menghentikan sementara layanan SIPUHH bagi seluruh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) demi kepentingan evaluasi," kata Laksmi, Selasa (2/12/2025).
Ia menambahkan, hingga Juli 2025, belum ada satu pun PHAT di Tapanuli Selatan yang diberikan akses SIPUHH. Bahkan, Bupati Tapanuli Selatan sendiri mengirimkan dua surat pada Agustus dan November 2025 untuk memastikan agar PHAT di wilayahnya tidak diberikan akses, yang telah dilaksanakan Kemenhut.
"Meski begitu, terjadi aktivitas ilegal di kawasan PHAT Tapsel. Pada 4 Oktober 2025, Balai Gakkum Kemenhut bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten menindaklanjuti kasus penangkapan empat truk pengangkut kayu dengan volume total 44 m³ dari PHAT di Kelurahan Lancat," bebernya.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
