Kemenkeu Ungkap 2 Syarat Buka Blokir Anggaran Kementerian

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan 2 syarat untuk membuka blokir anggaran kementerian/lembaga (K/L) di era Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyebut pihaknya sudah mulai membuka blokir anggaran K/L senilai Rp129 triliun. Namun, pembukaan blokir tersebut harus dua memenuhi syarat.

"Pertama, prioritasnya kepada K/L-K/L baru atau K/L hasil restrukturisasi. Terkait dengan belanja pegawainya, belanja operasionalisasinya, itu yang coba kita penuhi," jelas Luky dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6).

"Kedua, kita juga membuka blokir untuk K/L-K/L yang memang melakukan atau mendukung program-program prioritas pemerintah," sambungnya.

Luky mencontohkan program prioritas pemerintah ada di sektor pendidikan sampai infrastruktur. Ada juga dalam urusan pertanian, seperti untuk keperluan cetak sawah.

"Itu pun kita mendukung sesuai juga arahan Presiden (Prabowo Subianto), prioritas dari pemerintah," tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp3.621,3 triliun untuk belanja di tahun pertamanya. Sedangkan realisasi hingga 31 Mei 2025 mencapai Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari pagu.

Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun. Ini terbagi ke dalam belanja K/L senilai Rp325,7 triliun serta non-K/L sebesar Rp368,5 triliun.

Ada juga transfer ke daerah (TKD) sejumlah Rp322 triliun. Realisasi tersebut sudah mencapai 35 persen dari pagu APBN 2025.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)